Batu, Panjinasional :
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu di sektor pajak khususnya tempat hiburan dan retribusi tergolong besar. Meski demikian, angka Pertumbuhan ekonomi Kota Batu justru tidak selaras dengan semangat membangun kesejahterahan masyarakat Kota Batu, seperti rendahnya pendapatan asli daerah terutama yang diperoleh dari sektor pajak dan retribusi daerah, sementara nilai piutang pajak dibiarkan terus bertambah.

Berdasarkan hasil kajian Malang Corruption Watch (MCW), terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan pajak dan Retribusi daerah Kota Batu. Berdasarkan data MCW terdapat 5 sektor penerimaan pajak daerah terbesar dalam 5 tahun terakhir adalah penerimaan pada BPHTB (Bea Pajak Hasil Tanah dan Bangunan), disusul Pajak Hotel, PBB, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.

Sementara untuk pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak reklame terbilang sangat minim.
Meskipun demikian, menurut MCW jumlah PAD menjadi tidak wajar jika dibandingkan dengan sejumlah potensi yang dimiliki, harusnya Icon Kota Pariwisata dengan sejumlah unsurnya secara tidak langsung menyumbang PAD yang besar terutama pada sektor pajak dan Retribusi karena berkaitan langsung dengan kebijakan pariwisata yang diterapkan.

Piutang yang bermasalah, ketidakjelasan status piutang pajak dalam LHP LKPD Kota Batu 2014, terdapat piutang pajak hiburan yang tidak diakui oleh WP sebesar Rp 24.555.376.610 (sudah diterbitkan SKPDKB),” kata Atha Nursasi Kepala Divisi Korupsi Politik MCW, saat hearing di kantor Dispenda Pemkot Batu. Kamis (8/11/2018).

Berikut adalah daftar piutang pajak yang tidak diakui:
1. BNS, Nilai Piutang Rp 3.786.756.542
2. JTP 1, Nilai Piutang Rp 14.529.110.974
3. JTP 2, Nilai Piutang Rp 5.832.045.867
4. Selecta, Nilai Piutang Rp 167.648.227
5. Dhogadho, Nilai Piutang Rp 239.815.000
Dengan jumlah total: 24.555.376.610

Sementara itu, Kepala BKD Edi Murtono yang membidangi Pendapatan Aset dan Keuangan Pemkot Batu tidak menepis data dari MCW, bahsawanya JTP Group menunggak pajak.
“Dari data MCW kan tadi memang seperti itu mas besaranya 24 Miliyar, tapi kami pernah melakukan upaya pendekatan, ya salah satunya dengan menagih,” ungkap mantan Kepala Inspektorat Pemkot Batu ini.

Menurut Edi Murtono masih diperlukan kajian, dan penambahan ahli hukum ketatanegaraan, serta bidang hukum pajak sebagai tindak lanjut.

“Terkait penunggakan pajak JTP Group itu kan selama ini memang telah menjadi investor terbesar di Kota Batu. Kalau memang pajaknya tidak seimbang atau terlalu besar, ya saya pikir tidak akan ada pengusaha yang berinvestasi di Kota Batu. Maka, untuk itu memanglah harus kita kaji lagi soal pajaknya, kita juga perlu penambahan ahli hukum ketatanegaraan, bagaimana produk hukum yang kita gunakan untuk tindak lanjut, juga akan mendatangkan tenaga ahli di bidang hukum pajak,” pungkas Edi, saat wawancara dengan awak media usai hearing bersama MCW. (Gus Er)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here