Yunanto adalah jurnalis harian sore "Surabaya Post" (1982-2002); alumni Sekolah Tinggi Publisistik di Jakarta; sekarang bergian editor naskah buku dan instruktur diklat jurnalistik

Oleh: Yunanto
Awal kalimat sakral itu, “Demi Allah saya bersumpah..”, diucapkan secara serentak oleh 40 orang politisi. Mereka adalah anggota DPRD Kota Malang Pengganti Antar Waktu (PAW) masa bakti 2014-2019.

Mereka menggantikan 40 orang anggota dewan yang dahulu juga mengucapkan “Demi Allah saya bersumpah..”. Namun, fakta yang hadir nyaris selalu beda dengan sumpah-janji sakral tersebut. Ironis, mereka dijerat KPK dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pengucapan sumpah dan janji terhadap 40 wakil rakyat hasil PAW itu berlangsung di gedung dewan yang megah di timur Alun-alun Bunder, jantung Kota Malang. Momentum bersejarah itu terjadi Senin kemarin, 10 September 2018. Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Jatim, Dr H. Soekarwo. Menarik sekali, hadir pula Mendagri Tjahjo Kumolo.

Nampak Terjadi pro-kontra sebelum dan setelah pelantikan 40 orang anggota DPRD atas buah PAW tersebut. Wajar saja terjadi beda pendapat diruang publik. Bahkan sempat “terselip” pula aksi demo mahasiswa. Rasanya wajar adanya pengingkaran pejabat publik terhadap “Demi Allah saya bersumpah..”.

Kali ini saya hanya berniat menyoroti fakta ihwal ucapan sakral “Demi Allah saya bersumpah.” yang diingkari Si Pengucap sumpah oleh para ketua dan anggota DPRD terdahulu. Betapa tidak “hebat” dan “dahsyat” ada pengkhianatan oleh Si Pengingkar sumpahnya.

Secara Vertikal, tegak lurus ke atas, sudah membohongi Allah yang disebut-sebut dalam sumpah-janjinya.
Secara Horizontal, mengkhianati kostituen dalam kontek gagal menghadirkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi (salus populi suprema lex).

Pendek kata, telah terjadi pengingkaran sumpah-janji secara vertikal dan horizontal, di DPRD Kota Malang. Pengingkaran sumpah itu juga terjadi di pucuk pimpinan eksekutif setempat (walikota). Mereka kini telah digulung oleh KPK. Kendati pengingkaran sumpah itu merupakan pelanggaran moral berat, namun fakta sumpah itu tidak termasuk alat bukti.

Alat bukti di dalam UU No.8/Tahun 1981 tentang KUHAP (Hukum Acara Pidana), berjumlah lima. Tidak lebih, tidak kurang. Jelas tertera di Pasal 184, (ayat 1), Hukum Acara Pidana, yaitu (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.

Di sisi lain, KPK selalu berbekal minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang atau suatu korporasi menjadi tersangka.

Dalam kontek moral terkait sumpah-janji yang menyebut-nyebut asma Allah, alat bukti tersebut adalah “hal lain”. Kendati demikian, “bobot urgensi” sumpah-janji yang menyebut asma Allah, sungguh tidak bisa dipandang hanya dengan sebelah mata. Bahkan, semestinya lebih berbobot dari lima alat bukti dalam Hukum Acara Pidana tersebut. Sekali lagi, ini dalam perspektif moral, akhlak!

“Demi Allah saya bersumpah.”
Sumpah itu, kini telah diikrarkan kembali, Senin kemarin. Pasca-sumpah janji, seperti sumpah-sumpah sebelumnya, konstituen (rakyat) selalu ber harapan baik. Intinya, janganlah mengingkari lagi sumpah janjimu. Di sisi lain, sempat terbersit pula “kengerian”.

Pasalnya, sebanyak 18 orang dari 40 orang eks-anggota DPRD Kota Malang yang digulung KPK, maju lagi sebagai caleg.

Mereka, sebelum ditahan KPK, telah mendaftar untuk mengikuti kontestasi dalam pileg 17 April 2019. Hebat !

Saya jadi ingat ucapan Winston Churchil, Perdana Menteri Inggris pada era Perang Dunia II.
Ia katakan, “Politik lebih kejam dari pada perang. Di medan perang, seseorang hanya mati satu kali. Di medan politik, seseorang bisa mati berkali-kali.”

Maknanya jelas, di medan politik praktis, politisi yang “sudah mati” akibat korupsi, bisa “hidup lagi” di medan politik. Baik di eksekutif maupun legislatif.

Banyak contoh ihwal kebenaran “Aksioma Churchil” tersebut. Tidak hanya di Indonesia. Di banyak negara terjadi pula. Di Malaysia misalnya, Mahatir Muhammad yang di medan politik sudah lama “mati”, bisa bangkit “hidup” kembali. Menjadi perdana menteri lagi, berjaya kembali sekarang, meski usia sudah lewat 90 tahun. Itu fakta.

Pertanyaan besar sekarang, mungkinkah rakyat masih berkehendak “menghidupkan kembali” politisi yang telah “mati” karena melakukan tindak pidana korupsi?

Memilih atau tidak memilih politisi yang “telah mati” karena korupsi, 100 persen memang haknya pemegang hak pilih.

Kendati demikian, pemegang hak pilih idealnya tidak apatis. Awasi terus dan kawal harapan rakyat, setelah politisi yang menjadi pejabat publik berikrar, “Demi Allah saya bersumpah…”. (☆).
Catatan:
Yunanto adalah jurnalis harian sore “Surabaya Post” (1982-2002); alumni Sekolah Tinggi Publisistik di Jakarta; sekarang bergian editor naskah buku dan instruktur diklat jurnalistik. (Gus Er/ Yun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here