Ahmad Nurhamim Ketua DPD Golkar Gresik

Gresik, www.panjinasional.net
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FPG DPRD Gresik Markasim Halim Widianto yang pindah ke Partai Gerindra, hingga Kamis (16/08/2018), masih belum juga di proses oleh Pemkab Gresik. Surat pengajuan PAW yang butuh rekomendasi dari Bupati Gresik tersebut, sampai saat ini belum juga dikirim ke Gubernur Jatim untuk dimintakan pengesahan.

Ketua DPD Golkar Gresik Ahmad Nurhamim saat ditemui dikantor nya menyatakan, Padahal PAW saudara Markasim sudah diajukan DPD Golkar Gresik pada 23 Juli lalu ke pimpinan DPRD Gresik. Dan menurut informasi yang kami terima, juga sudah dikirim ke KPU Gresik untuk di verifikasi.

” DPD Golkar Gresik juga sudah menerima informasi, setelah terima verifikasi dari KPU, pimpinan DPRD Gresik pertanggal 2 Agustus 2018 juga sudah mengirim surat tersebut ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Gresik untuk minta rekomendasi Bupati ” ungkapnya.

Nurhamim menjelaskan kalau menurut aturan dan mengacu ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pasal 193 ayat(1), dan pasal 194 ayat(1), serta peraturan tata tertib DPRD nomor 1 Tahun 2017, tentang tatib DPRD, disana diatur ada waktu 14 hari untuk proses PAW mulai di DPRD, KPU dan Bupati Gresik hingga Gubernur Jatim. Pada Pasal 139 (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 juga dijelaskan, yang intinya anggota DPRD dinyatakan berhenti antar waktu jika meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

” Kesimpulannya, jadi ada waktu 14 hari SK PAW turun dari Gubernur setelah surat kami kirim ” jelas mantan wakil DPRD Gresik ini, Kamis (16/08/2018).

Ia juga menambahkan, dalam kasus saudara Markasim mantan anggota DPRD asal Golkar ini secara resmi telah mengundurkan diri. Itu dibuktikan dengan adanya surat pernyataan ditandatangani di atas materai yang cukup disampaikan melalui partainya. Lalu partai yang bersangkutan melanjutkan surat tersebut kepada Pimpinan DPRD setempat.

” Sejak diterimanya pemberitahuan dan verifikasi atas calon pengganti PAW dari KPUD oleh Pimpinan DPRD. Setelahnya disediakan waktu 7 hari, untuk menyampaikan usul PAW kepada Gubernur. Dan yang harus menyampaikan adalah Bupati, karena yang bersangkutan adalah wakil dari Pemerintah Pusat ” tambahnya.

” Karena tak kunjung diproses oleh Bupati, pagi ini Kamis (16/08/2018), saya kirimkan surat ke Gubernur Jatim terkait lambannya proses PAW Markasim yang hingga saat ini tak kunjung selesai ” pungkas Nurhamim.

Sementara itu Kepala Kesbangpol Pemkab Gresik Choiril Anam membenarkan, telah menerima surat PAW Markasim Halim Widianto pada 2 Agustus 2018 lalu. Surat itu kemudian sudah diproses dan untuk telaah hingga penyerahan kepada Bupati Gresik untuk dimintakan rekomendasi, menjadi wewenang Bagian Hukum.

” Yang mintakan rekomendasi Bagian Hukum mas ” katanya.

Sedangkan Edy Hadi Siswoyo selaku Kabag Hukum Pemkab Gresik saat dimintai keterangan membantah, kalau Bagian Hukum yang mempunyai wewenang mintakan rekomendasi PAW tersebut kepada Bupati sebelum dikirim ke Gubernur.
” Bukan Bagian Hukum. Itu wewenang Kesbang ” katanya. (Yit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here