Sumenep, Panjinasional.net
Akhirnya Kejaksaan Negeri Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan eksekusi kepada KD (Inisial) terdakwa Kasus Pencabulan pada tahun 2011 silam. Dan langsung di Jebloskan ke Rutan/Lapas Kabupaten setempat.

Pasalnya, KD (Inisial) yang juga merupakan eks oknum guru disalah satu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Rubaru ini, sejak tahun 2015 silam sudah menyandang status terdakwa. Hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 887 K/Pid.Sus/2014, tanggal 24 Pebruari 2015. Dimana Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut sudah berkekuatan Hukum tetap (Inkrah).

Hal itu dikarenakan Permohonan Kasasi yang diajukan terdakwa ditolak dan juga Permohonan Penuntut Umum tidak diterima. Sehingga yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan menolak permohonan banding terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep yakni 7 (tujuh) tahun Penjara dan denda 60 juta rupiah subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.

Guna menegakkan Keadilan, maka pada tanggal 26 Juli 2018 kemarin Pihak Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Sumenep melakukan tindakan eksekusi kepada KD (Inisial) eks oknum guru tersebut.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Benny Nogroho Sandhi Budhiono., SH., MH., Menurutnya, pelaksanaan eksekusi tersebut sudah dilakukan bulan kemarin.

“Sudah mas pelaksanaannya sudah dilakukan bulan kemarin,” kata Kasi Pidum singkat kepada awak media saat ditemui diruang kerjanya. Rabu (15/8).

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Bambang Panca Wahyudi Hariadi., SH., MH., pada tanggal 26 Juli 2018 dengan No. PRINT. 108/0.5.34/EuI.2/VII/2018, merujuk pada Dasar:

Putusan Mahmakah Agung Republik (MA-RI) no. 887K/Pid.Sus/2014, tanggal 24 Pebruari 2015.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.
Pasal 46 ayat (2) 191, 192, 193, 194, 1 butir 6a Jo 197 Jo 270, 273, KUHP.
Pasal 30 ayat (1) b UU no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I

Selain itu juga berdasarkan surat berita acara pelaksaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani Jaksa Penuntut Umum., R. Indra Hadi Niza, SH. Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut.

Berikut kutipan dari berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 26 Juli 2018 nomor: PRINT-108/0.5.34/Eul.2/VII/2018. Telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 24 Pebruari 2015 nomor: 887 K/Pid.Sus/2014 dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan Amar Putusan 7 (tujuh) tahun Penjara dipotong masa Penahanan dan denda 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam perkara atas nama /terdakwa KUSWINTARDI, Ama.pd bin KUSNI dengan cara memasukkan Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Sumenep untuk menjalani tahanan/pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara potong masa tahanan dan denda 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurangan.

Sementara disisi lain Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumenep H. A.Shadik saat didatangi kekantornya Pada hari Selasa 14 agustus 2018, hanya berkata, Sudah ditangani oleh BKPSDM silahkan ditanyakan, Kemudian berlalu begitu saja meninggalkan Wartawan.

Dia tidak bisa menjelaskan apapun pada tim awak media, justru malah melempar persoalan tersebut ke pihak BKPSDM.

Padahal menurut Inspektorat Sumenep, secara prosedur sanksi disiplin bagi ASN apabila putusan melalui pengadilan sudah Inkrah, melalui terdakwa hasil putusan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan kemudian oleh Dinas Pendidikan dilaporkan kepada Bapak Bupati lalu oleh Bupati diperintahkan kepada Inspektorat dan kemudian hasilnya disampaikan kepada Pihak BKPSDM.@ (dar/qib/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here