GRESIK – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 3,4 triliun yang dipatok Pemkab Gresik, membuat kalangan dewan kaget bahkan sempat tidak yakin. Sebab berdasar target PAD pada APBD tahun-tahun sebelumnya, pemkab selalu gagal mewujudkan targetnya.

Ketua Komisi III, Asroin Widyana mengungkapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kekuatan APBD Gresik tahun 2016 hingga 2021 yang sebelumnya dipatok Rp 7 Triliun, namun kemudian setelah direvisi hingga akhirnya pemkab menurunkannya menjadi Rp 4 Triliun

“Melihat kondisi fiskal dan pelemahan ekonomi beberapa tahun terakhir, target APBD sebesar itu dipastikan tidak akan tercapai,” terang politisi Partai Golkar ini.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Moh. Syafi’ AM menyarankan eksekutif apabila ingin target itu tercapai agar mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. Baik yang bertugas dalam PAD sektor pajak daerah maupun retribusi daerah.

“Kami mewacanakan agar dalam penanganan pendapatan, sebaiknya diserahkan ke banyak komisi. Sebab selama ini, hanya ditangani satu komisi. Bahkan juga bisa melalui panitia khusus (Pansus), agar bisa diketahui kenapa OPD bersangkutan tak mampu penuhi target pendapatan,” ujar politikus PKB ini.

Untuk itulah, guna mewujudkan anggaran pembangunan 2019 tepat sasaran, kata Moh Syafi’, DPRD mulai minggu pertama Agustus ini akan membedah setiap alokasi anggaran semua OPD. Selama ini anggaran yang dikucurkan pada setiap OPD dilakukan dengan bagi rata, sehingga tidak ada program prioritas sesuai RPJMD tidak bisa terlaksana secara maksimal.

“Jadi mulai minggu pertama bulan Agustus, kita jadwalkan Badan Anggaran akan membahas bersama semua OPD, untuk menyampaikan program kegiatan tahun 2019 yang sudah masuk dokumen KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara),” tegas politisi asal Kecamatan Balongpanggang ini.

Menurut Syafi’, pihaknya ingin semua program kerja OPD sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang sudah ditandatangani bupati bersama DPRD. Karena menurutnya, belajar dari program kerja OPD tahun sebelumnya kurang sejalan dengan program prioritas Pemkab.

“Jadi yang benar konsepnya adalah money value, program yakni uang dibelanjakan sesuai program prioritas sehingga mendapat porsi besar didalam alokasi anggaran, bukan money value function atau dibagi rata alias tidak ada prioritas,” jelasnya.

Ke-5 program prioritas Pemkab Gresik 2019, ungkap Syafi’ AM, antara lain pembangunan ekologi berkelanjutan, kemandirian ekonomi daerah, penguatan atribusi layanan dasar dan pengentasan kemikinan, pengembangan teknologi informasi serta kemandirian desa. Misalnya untuk program pengentasan kemiskinan, OPD apa saja yang terlibat, apa saja kegiatannya, berapa anggarannya. Nanti akan dibagi perkelompok sehingga pembahasannya bisa terinci dan menjadi satu topik bahasan.

Syafi’ mengaku tata cara pembahasan tersebut bukan instruksi dari Kemendagri, namun murni inisiatif dan kreatifitas sendiri. Yang penting KUA-PPAS sejalan dengan RKPD. Ia juga menyoroti tema RKPD Gresik tahun 2019 “Gresik Teather Pembangunan infrastruktur dan investasi menuju ekologi yang berkelanjutan”, yang dinilainya luar biasa.

“Tapi kalau hasilnya ternyata bagi rata, kan tidak sesuai dengan temanya. Makanya itu semua kita bedah bersama tim ahli. Tapi kami optimis dokumen KUA-PPAS 2019 yang merupakan tahapan awal dari pembahasan RAPBD 2019 tidak akan mengalami rintangan selama OPD bersikap kooperatif,” ujarnya.

Bila semua OPD telah mengikuti kegiatan tersebut, ditargetkan pembahasan KUA-PPAS selesai pertengahan Agustus kemudian langsung ditandatangani kepala daerah dan Pimpinan DPRD.

“Setelah itu baru kita bahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan P-APBD yang kami target akhir bulan Agustus tuntas, sehingga pada bulan September sudah bisa diproses untuk pelaksanaan proyek yang ada di P-APBD,” pungkasnya. (shol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here