Bupati Pati Haryanto

PATI, Panjinasional.net :
Bupati Pati Haryanto kembali mengingatkan kepada semua pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa (DD) untuk tidak main-main. Karena pemerintah akan menggandeng Koomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut melakukan pengawasan terhada pengelolaan DD.

Oleh karena itu dia juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal ini mengingat total anggaran DD yang digelontorkan pemerintah pusat ke Pati tahun 2018 mencapai Rp 363 miliar.

“Mengingat dana desa yang setiap tahunnya naik, pemerintah pusat akan menggandeng KPK untuk ikut mengawasi DD guna meminimalisir terjadinya penyimpangan sehingga penggunaannya tept sasaran,” tandas Haryanto pada acara Sosialisasi Dana Desa dalam program Jaksa Bina Desa di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, kemarin.

Acara yang menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jateng dan seluruh kepala desa serta para Camat se-Kabupaten Pati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaporan serta penggunaan dana desa di tahun 2018.

Menurut Haryanto, Kades dan perangkat desa merasa beruntung ada yang mengawasi dari semua pihak. “Jika tidak ada yang mengawasi, pengelolaan dan penggunaan DD bisa seenaknya yang pada akhrnya bisa menjadi masalah, “ tandas Haryanto sambil mewanti-wanti agar seluruh Kades di Pati tidak tersandung masalah pengelolaan DD.

Dia mengharapkan, agar Pati tetap bersih dari masalah dan tidak ada temuan penyimpangan dana desa. Apalagi Kabupaten Pati sudah mendapatkan predikat WTP dari BPK selama tiga tahun berturut turut. “Selain itu, saya minta dalam memasuki bulan-bulan politik menjelang pemilihan kepala desa, semua piha menjaga kondusifitas daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati, Kusni, berharap agar seluruh kepala desa mencermati dan memahami cara pembuatan pelaporan yang baik dan benar. “Jangan sampai ada yang tidak memahami dan akhirnya menjadi kendala. Sedangkan bagi para camat saya mohon untuk turut mendampingi dan mengontrol para Kades dalam membuat laporan pertanggungjawaban, saya yakin para camat lebih mengetahui cara pembuatan laporan yang baik dan benar,” tandas Kusni. (yon).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here