Fahrudin Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang

Rembang, panjinasional.net :
Dua dari 17 proyek bermasalah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Rembang belum mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah. Sesuai aturan, ada waktu 60 hari bagi penyedia jasa untuk mengembalikan kelebihan bayar, terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terbit.

Pada hal LHP audit BPK kegiatan tahun 2017 yang dilakukan tahun 2018 sudah diterima oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Rembang pada 29 Mei 2018. Artinya, 29 Juli mendatang adalah batas akhir pengembalian kelebihan bayar atas proyek yang ditemukan bermasalah.

Dua proyek bermasalah yang belum mengembalikan kelebihan bayar, setidaknya hingga Kamis (6/7/2018), adalah proyek Jalan Sendangagung-Segoromulyo, Kecamatan Pamotan. Proyek ini di bawah kendali Satuan Kerja (Satker) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dikerjakan oleh CV Java Perkasa Semarang dan terjadi kelebihan bayar Rp141 juta. Menurut informasi, penyedia jasa berjanji membayar kelebihan bayar pada 21 Juli 2018.

Satu proyek lainnya adalah pengadaan batik untuk aparatur sipil Negara (ASN) senilai Rp 3,58 miliar. Dari proyek yang dimenangkan PT Milenia Multi Prakarsa Jakarta ini, terdapat lebih bayar Rp 600 juta. Menurut keterangan, rekanan berjanji mengembalikan seluruh kelebihan bayar paling lambat 27 Juli nanti.

Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang Fahrudin kepada media ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemantauan dan pengawasan, sehingga kelebihan bayar atas proyek yang diduga bermasalah itu masuk ke kas daerah sesuai ketentuan. “Bila ternyata meleset, maka ada tahapan tuntutan ganti rugi (TGR),” katanya.

Pada tahap ini, keputusan bergantung pada sidang majelis, apakah kelebihan bayar akan ditutup melalui mekanisme mengangsur atau menyertakan agunan yang bisa dieksekusi.“Jika kemudian ada ASN yang berkewajiban mengembalikan kelebihan bayar, maka mekanismenya bisa dengan potong gaji,” terangnya.

Fahrudin menegaskan, bila di luar waktu 60 hari itu; kesepakatan yang dibuat tidak dipatuhi, maka penyelesaiannya ke ranah hukum pidana. “Terserah pihak yang terkait pilih mana,” tandas Fahrudin seraya menambahkan bahwa 15 proyek lain sudah menyelesaikan tanggungjawabnya. (yon).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here