Aneh.!!!.Sudah menduduki jabatan Kadinas, baru ikuti Assessment Kompetensi

Sumenep, Panjinasional.net – Baru – baru ini Pemkab Sumenep melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Madura, Jawa Timur melaksanakan assessment kompetensi bagi pejabat esolan II (pejabat tinggi pratama).

Namun kegiatan assessment yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai15 Sep 2017 di Surabaya itu saat ini Ramai dipertanyakan. Pasalnya kegiatan Assessment Kompetensi bagi pejabat esolan II dilaksanakan setelah para pejabat esolan II (pejabat tinggi pratama) sudah menduduki pimpinan Kadis di masing – masing Instansi terkait.

Sementara amanat UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengartikan setiap calon pejabat esolan II wajib mengikuti assessment kompetensi sebelum menduduki jabatan yang dimaksud. Hal ini bertujuan agar terciptanya pejabat yang professional dalam melaksanakan tugas yang di embannya.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep R. Titik Suryati mengatakan, “Untuk pelaksanaan assessment kepada pejabat esolan II di Kab Sumenep kita kemaren sebetulnya ada 31 pejabat esolan II tapi kemaren yang ikut ada sekitar 28-29 orang, karena ada pejabat esolan II yang cuti, karena berangkat ketanah suci”,

Masih Titik Suryati “Kemudian ada pejabat yang sedang tugas dan memang tidak bisa ditinggalkan, kemudian ada pejabat yang kena musibah. Sebetulnya yang bersangkutan sudah masuk pada acara pembukaan pengarahan sudah masuk tapi karena ada musibah akhirnya ditunda pelaksanaannya. Maka Bagi yang tidak mengikuti ini akan diikutkan dijadwal kemudian berbarengan dengan kabupaten yang lain,” kata Titik Suryati yang biasa dipanggil. Bu Yatik Selasa (19-09-2017).

“Jadi pelaksanaan Assessment ini atau Uji Fit n Properties kepada pejabat esolan II itu sesuai dengan regulasi memang diadakan per 2 tahun. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana masuk kompetensi dijabatan itu dan untuk pemetaan jabatan, dijabatan berikutnya,” tuturnya.

Saat ditanya apakah Kompentensi itu dilakukan sebelum orang tersebut menduduki jabatan tertentu atau setelah menduduki, menurut R. Titik, “Kompetensi sesuai regulasi dimulai dari sebelum duduk dan sesudah duduk. Jadi kalau sudah duduk itu per 2 tahun, kalau sebelum duduk ya sebelum pelaksanaan. Dan itu memang sudah sesuai dengan UU itu, kita melaksanakan regulasi,” tuturnya.

Dan apakah dengan adanya kegiatan assessment nanti ada pergeseran. “Bisa saja terjadi, karena dihasil assessment itu nantinya ada 4 kriteria (4 rekomendasi) yang dikeluarkan diantaranya: MS (Memenuhi Syarata), MMS (Masih Memenuhi Syarat), KMS (Kurang Memenuhi Syarat), dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat)”.

Lanjut Titik Suryati “Nah kalau yang sudah tidak memenuhi syarat ini bisa saja jabatannya diturunkan. Kalau misalnya ada rekomendasi seperti itu. Jadi kalau masih MMS dan KMS itu masih memenuhi kompetensi untuk tetap duduk dijabatan tersebut,” ungkapnya.

“Dan ini sudah mengacu pada UU no 5 tahun 2014 dan PP no 11 tahun 2017. Jadi akan ada rekomendasi disamping masih kompeten duduk dijabatan itu, misalnya orang ini kompeten duduk di Dinas Pariwisata,” misalnya.

Disinggung masalah anggaran untuk kegiatan assessment kompetensi tersebut. “Ini beda, kalau untuk yang assessment itu memang kita anggarkan. yang 2 tahun, kita anggarkan untuk assessment kompetensi bagi pejabat esolan II, kalau yang untuk diklat beda, diklat kepemimpinan struktural sama assessment beda. Jadi kalau yang diklat memang karena banyak diklat kita; ada diklat tehnik fungsional, ada diklat Struktural”.

Jadi anggaran diklat tidak langsung habis untuk kegiata satu diklat, tapi diklat dari mulai pim IV, pim III, dan pim II. Pim IV kita masih ada 417 pejabat yang belum ikut pim IV, setiap satu tahun itu baru kita satu angkatan, kalau ada dana lebih baru dua angkatan.

Untuk total keseluruhan anggaran, untuk diklat kalau kita menyelesaikan yang 417 itu, itu dananya kisaran 9.4 Milyar, dan itu untuk diklat seluruh struktural saja belum diklat yang lainnya. Sementara anggaran kita terbatas, untuk tahun 2018 kita menuju visit dengan menganggarkan diklat kepariwisataan, jadi kita bagi-bagi dengan anggaran yang terbatas maka semua diakomodir,” tukasnya.@(qib/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here