Proyek P3TGAI Terindikasi Pungli. Ada Potongan Pengurus Partai Hingga 20-40%

Poto diambil salah satu contoh fisik proyek P3TGAI di desa karangsono Kec. Kwadungan Kabupaten Ngawi.

Jatim Room, www.panjinasional.net – Sorotan publik dan terindikasi nya dugaan pungli yang ditengarai terlibatnya Orang-orang Partai di DPRD setempat berinisial “Har” dan “An” membuat para petani mengeluh dan kecewa atas potongan dana Proyek Pembangunan Irigasi Tersier dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kementerian PUPR, yang ada di beberapa lokasi Jawa Timur menjadi tanda tanya besar.

Sebagai informasi, P3TGAI merupakan Program Padat Karya Tunai dari BBWS Bengawan Solo dari dana APBN untuk mendukung agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2025.

Anggaran itu untuk pekerjaan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif. Karena bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Keberadaan P3-TGAI di Kabupaten Ngawi, Kelompok masyarakat dari Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), mengeluhkan, Kualitas Proyek yang sulit terwujud, karena dana yang semestinya turun 100%, ternyata ada potongan alias disunat 20%, konon sebagai hasil lobby yang dilakukan oknum pengurus sebuah Partai Politik diwilayah setempat.

Hasil penelusuran tim investigasi media www.panjinasional.net di wilayah Sumenep Madura, Gresik dan Kabupaten Ngawi banyak menerima laporan dan keluhan para petani dan penggarap Proyek P3-TGAI, konon merasa ngeri dan kecewa.

Bacaan Lainnya

“Kalau merujuk pada rancangan yang sebenarnya ya dananya tidak sampai, karena memang pas dana turun, kami diminta setor 20 persen ke orang parpol itu,” ujar S yang tak mau disebut namanya, salah satu penerima proyek asal Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi.

Jumlahnya titik Ada 97 desa yang menerima proyek P3-TGAI besaran dananya sekitar Rp195 juta. Pencairan dilakukan tiga termin dan baru terkucur pertama kali pada sekitar Mei lalu.

Meskipun banyak yang mengeluh, pengurus HIPPA mengaku tak berdaya. Sebab mereka juga ingin ada perbaikan tanggul irigasi di desanya terwujud. “Dana turun ke kami kan lewat rekening kelompok, pertama turun sekitar Rp68 juta tapi diminta setor 20 persen dari hitungan global Rp195 juta,” ungkap Prt, pengurus HIPPA di wilayah Kecamatan Padas.

Sejumlah Desa penerima P3-TGAI di Ngawi tersebar di 11 Kecamatan yakni Padas, Karangjati, Kasreman, Kwadungan, Paron, Widodaren, Gerih, Geneng Kedunggalar, Mantingan dan Sine. Pelaksanaan proyek adalah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Namun sayangnya, saat didatangi ke kantor BBWS Bengawan Solo di Madiun, tak satupun yang bisa menemui, terutama (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK P3TGAI, sebagian dikutip sekilasmedia.com.

Hal yang sama dialami para petani atas Proyek P3-TGAI Sumenep.

Proyek P3TGAI di Kabupaten Sumenep. Dari data yang diterima, lokasi P3TGAI tersebar di beberapa desa dan kecamatan, diabtaranta desa Kecamatan Kangayan, Arjasa, Lenteng, Pragaan, Bluto, Ganding, Guluk-Guluk, Gayam, Rubaru, dan Batang-Batang.

“Ini lokasi aspirator dari partai, potongannya sampai 40 persen,” sebut sumber, Senin 12 Juni 2023. dikutip dari kempalan.com.

Untuk menelusuri kebenaran isu potongan proyek P3TGAI sebesar 40%. Tim kempalan menghubungi sejumlah sumber yang pernah terlibat dalam pengajuan proyek P3TGAI dari PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA). Dan sumber itu menyebut berbagai modus untuk bisa menurunkan proyek P3TGAI dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS).

Salah satu modusnya, kata sumber: koordinator pengusul melakukan komunikasi dengan orang dekat anggota DPR RI. Dari komunikasi itu disepakati besarnya Mahar sebesar 25% untuk disetor saat akan melakukan pengajuan P3TGAI.

Untuk mencari penerima Proyek P3TGAI. Koordinator yang mendapat alokasi jatah menggunakan dua model. Pertama menggunakan komunikator (pihak ketiga) yang berfungsi mencari

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagai penerima P3TGAI. Kedua koordinator mencari langsung ke desa lokasi HIPPA.

Hasil komunikasi itu disepakati dua model. Pertama angka 25% sebagai mahar sebelum pengajuan. Kedua angka 30% atau 40% pasca dana P3TGAI cair ke rekening HIPPA.

“Potongan sampai 40% setelah dana cair. Rata-rata penerima sanggup bayar pasca dana cair. Keuntungan koordinator dengan komunikator 15%. Yang 25 % sebagai modal saat pengajuan,” cerita sumber itu. juga menyinggung desa lokasi HIPPA penerima P3TGAI yang menjadi langganan program dari APBN.

Menanggapi isu dugaan patgulipat P3TGAI yang mencapai 40%. Anggota DPRD Sumenep, M Ramzi mengaku juga banyak pengaduan soal proyek P3TGAI ke HIPPA. Tapi Ramzi tak bisa berbuat banyak karena proyek P3TGAI bukan bersumber dari APBD Sumenep.

“BBWSBS harusnya bisa menyeleksi lokasi desa HIPPA. Sebab banyak desa yang butuh proyek P3TGAI tapi luput perhatian,” sebutnya.

Pada 2023 ini, Kabupaten Sumenep mendapatkan jatah proyek P3TGAI 70 desa yang diterima oleh HIPPA. Masing- masing kelompok petani itu menerima anggaran Rp 195 juta, ternyata ada potongan hingga 40% ini yang harus diusut.

Pemberitaan hasil penelusuran Proyek P3TGAI akan Berlanjut ke Wilayah Kabupaten Gresik dan lainnya.*Tim*

Pos terkait