Situasi Workshop Siskuides di Pendopo Musium Karini Rembang.

REMBANG, Panjinasional.net :
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng Heri Subowo mengingatkan agar pengelolaan dana desa (DD) harus transparan, angkutabel, dan memenuhi rasa keadilan. Dan yang paling penting sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak, para pengelola DD termasuk para Kepala Desa (Kades) bisa-bisa berurusan dengan aparat penegak hukum (APH).

“Para Kades tidak usah takut, sepanjang pengelolaan dana tetap mengacu pada koridor aturan yang ada, pasti selamat,” tandas Heru Subowo saat memberi pengarahan pada acara Workshop evaluasi sistim tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskuides di Pendopo Musium Kartini Rembang, Rabu siang (11/7).

Selain dia, hadir dan ikut memeberi pengarahan Bupati Rembang H Abdul Hafidz, Kepala BPKP Perwakilan Jateng Samono, Dir Binmas Polda Jateng Kombes Budi Utomo dan anggota Komisi XI DPR RI Doni Imam Priambodo. Sedangkan peserta worshop termasuk Kades se Kabupaten.

Heri kemudian memberi tip mengenai pengelolaan DD yang baik. Menurut dia, ada sembilan prinsip pengelolan DD yang baik. Yakni, sesuai peraturan yang berlaku, tertib, efisien, efektif, memenuhi rasa keadilan, angkutabel, transparan, sesuai sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. “Jika pengelolaan DD sudah memenuhi sembilan prinsip diatas, tidak ada masalah,” tandas Heri Wibowo.

Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Jateng Samono pada kesempatan yang sama mengutarakan, pada tahun lalu penerapan Siskuides di Indonesia baru mencapai 33 persen. Namun untuk Jateng sudah mencapai 90 persen dan yang menggembirkn, Rembang telah menerapkan 100 persen di 287 desa.
“Yang menjadi catatan masih ada 18 desa di Rembang RAPBDes,” tutur Samono.

Pada sesi tanya jawab Kades Pandean Rmbang Kota Sri Endang menyampaikan keluhan menyangkut masih banyaknya SPJ dalam pelaksanaan penglolaan DD dan ADD, sehingga ini sering menyulikan aparat desa. “Pada hal Bp Presiden telah memerintahkan semua pihak terkait dengan DD ini unuk bisa menyederhanakan pelaporan atau SPJ pengelolaan DD,” ungkap Sri Endang yang mendapt aplous meriah para Kades. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here