Sumenep, Panjinasional.net
Proses penertiban aset tanah seluas 9.042 m2 oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, di Desa Pamolokan Kecamatan Kota sempat di tolak keras oleh Kepala Desa dan warga setempat. Selasa (03/07/2017).


Kepala Desa Pamolokan Rachmad Ariyadi mengungkapkan, tanah seluas 9.042 m2 yang di atasnya berdiri perumahan guru yang di klaim oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, sebagai tanah negara adalah tanah Pecaton Desa dengan Persil 12 DK (Darat Kliwon) dan saya selama ini belum pernah di panggil untuk membahas masalah status tanah tersebut.

“Saya sungguh menyayangkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep yang mengklaim bahwa tanah seluas 9.042 m2 yang di atasnya berdiri perumahan guru di Desa Pamolokan ini adalah tanah negara, padahal tanah tersebut merupakan tanah pecaton desa dengan Persil 12 DK (darat Kliwon).

Rachmad juga mengaku bagwa selama ini pihaknya (desa.red) tidak pernah di undang untuk membahas tanah tersebut.

“Dan selama ini saya tidak pernah di undang dan dipanggil untuk membahas masalah status tanah ini, tiba-tiba sekarang ini akan dilakukan penertiban sekaligus pengukuran, sedangkan hal tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada saya terlebih dahulu sebagai Kepala Desa, hanya sekarang ini saya di berikan surat tembusan, ayolah jangan bodohi kami, kasihan warga sini,” kata Rachmad Ariyadi

Lanjut Rachmad, sertifikat yang di pakai selama ini adalah hak pakai tanah negara bukan tanah pecaton, ini sudah di rubah dari tanah pecaton menjadi tanah negara dan ini sudah jelas ada pemalsuan data sebab desa mempunyai data lengkap yang melekat di peta desa, di aset dan PBB juga ada,” Jelas Rachmad

Rachmad juga menjelaskan bahwa proses pelepasan tanah percaton dengan tanah negara berbeda.

“Pelepasan tanah pecaton dan tanah negara itu berbeda, kalo tanah negara itu cukup permohonan hak, sedangkan tanah pecaton itu harus melalui proses rembuk desa setelah di setujui oleh warga harus ada gantinya yang senilai dengan tanah pecaton,” paparnya

Bahkan Rachmad mengaku di hadapan beberapa media bahwa pemanfaatan lahan selama ini sebagai perumahan guru, sehingga yang mengambil keuntungan adalah adalah dinas pendidikan, sementara dirinya sebagai pemangku jabatan tertinggi di Desa Pamolokan tidak mendapatkan apa-apa.

“Selama ini pemanfaatan lahan tersebut sebagai perumahan guru yang menerima sewa Dinas Pendidikan Sumenep dan desa tidak mendapatkan apa-apa,” ujar Kades yang menjabat periode ke 2 kalinya.

Sementara di sisi lain Kabag hukum Sumenep, Setiawan Karyadi mengungkapkan, penertiban aset ini sudah melalui prosedur. “sesuai UU, PP dan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang aset negara dengan bukti yuridis yaitu sertifikat no 14 tahun 2004, sertifikatnya sekarang ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

Proses penertiban aset tersebut melibatkan dari Unsur TNI, POLRI dan SATPOL PP, penerbitan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat berjalan dengan tenang dan lancar meski sebelumnya sempat bersitegang dengan kepala desa dan juga warganya.@ (dar/qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here