Sosiolog UGM Dr Arie Sujito menyampaikan paparan saat Diskusi Praktik-Praktik Penggunaan Dana Desa di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan, Kebumen

Sosiolog UGM Dr Arie Sujito menyampaikan paparan saat Diskusi Praktik-Praktik Penggunaan Dana Desa di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan, Kebumen. (suaramerdeka.com/Supriyanto)

Kebumen, Lahirnya Undang Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa didorong mampu melahirkan desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis. Hanya saja yang menjadi masalah ialah pihak kabupaten mencoba menghalangi proses desa untuk berkembang.Untuk mengatasi hal tersebut desa diajak untuk mengambil inisiatif dan inovasi dalam membangun desa.

“Mengurus desa bukanlah hal yang sulit. Desa menjadi arena yang lebih mudah untuk dikelola. Yang kemudian perlu diperhatikan adalah membangun komitmen politik dalam proses membangun desa,” ujar Dr Arie Sujito, Sosiolog UGM dan Pengasuh Sanggar Maos Tradisi dalam Diskusi Praktik-Praktik Penggunaan Dana Desa di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan, Kebumen, baru-baru ini.

Tidak hanya itu, dia uga menekankan bahwa UU Desa dirancang bukan untuk menyulitkan desa, sebaliknya desa justru didorong untuk mampu berkembang dan mandiri. “Desa harus diperkuat posisinya. Desa sekarang adalah subjek pembangunan, bukan lagi objek pembangunan,” ujarnya.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan, kualitas SDM yang ada di desa harus ditingkatkan. Lebih jauh, dia menegaskan untuk tidak hanya berfokus pada dana desanya saja, tetapi bagaimana kemudian nalar atau logika yang dipakai dalam membaca desa. “Yang diperlukan adalah komitmen politik, bukan pertanggung jawaban yang memberatkan desa,” tandasnya.

Diskusi yang digelar atas kerjasama Sanggar Maos Tradisi (SMT) bekerjasama dengan IRE Yogyakarta dan Formasi (Forum Masyarakat Sipil) menghadirkan pembicara lain yakni Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat, Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Moh Amirudin, Kepala Desa Pejengkolan, Kec Padureso, Muslimah, dan Deputy Pengembangan Program dan Jaringan IRE Titok Hariyanto.

Deputy Pengembangan Program dan Jaringan IRE Titok Hariyanto menambahkan, empat tahun pelaksanaan UU Desa, terdapat sebuah optimisme yang coba untuk ditenggelamkan. Desa didorong agar mampu menyuarakan aspirasi dan harapannya. UU Desa hadir bukan untuk mengebiri hak dan aspirasi desa. Melainkan lebih dari itu, desa didorong untuk semakin mandiri dan demokratis.

Namun demikian, terlepas dari tujuan mulia tersebut, UU Desa menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut terkait dengan penyebab belum maksimalnya implementasi UU Desa dan PR yang harus dihadapi dalam proses implementasi.

UU Desa telah memberikan otoritas bagi desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan bahkan arah pembangunan desa.
Warga desa ditempatkan dalam posisi yang mulia. Pemerintah desa mulai berhati-hati dalam proses pembangunan desa. Perubahan yang lain ialah munculnya inisiatif dari warga desa.

Selanjutnya, beliau menyampaikan bahwa, masalah yang kemudian muncul ialah belum adanya peneguhan kewenangan desa. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan azas UU Desa yaitu rekognisi. Oleh karena itu, diperlukan proses konsolidasi desa sehingga desa mampu menjadi lebih maju. “Tidak hanya itu, literasi terhadap UU Desa juga perlu ditingkatkan,” katanya.

PAYUNG HUKUM.
Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat, Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Moh Amirudin memberikan harapan baru dalam proses pembangunan. Yang perlu diperhatikan selanjutnya ialah terkait praktik pelaksanaan pembangunan tersebut. “Perbedaan dan kritik dari masyarakat merupakan satu hal baik guna meningkatkan kinerja masyarakat,” katanya.

Undang-undang Desa telah dimaknai dengan baik oleh desa. Hal ini ditunjukkan dengan makin terarahnya proses pembangunan yang dilakukan. Seperti dalam pemaparannya beliau meyampaikan bahwa, ”desa saat ini sudah semakin mampu dalam mengelola aset dan potensinya. Proses pembangunan sudah direncanakan dengan matang dan clear dalam pelaksanaannya”. Tidak hanya itu, desa juga telah memiliki akuntabilitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari makin mudahnya warga desa mengakses informasi terkait penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Kepala Desa Pejengkolan, Kec Padureso, Muslimah mengatakan UU Desa menjadi payung hukum baru bagi desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya. Lahirnya UU Desa ini memberikan harapan baru bagi desa. “Proses pembangunan desa bukanlah proses yang singkat, dibutuhkan proses perencanaan yang matang dan terukur. Dalam prosesnya, kepala desa hanya berperan sebagai pihak yang mendukung dan ‘memoderatori’ kegiatan pembangunan,” katanya.

Machmud, Manager Komunikasi IRE dan Aktivis SMT menjelaskan, diskusi itu berawal dari keraguan banyak pihak tentang kapasitas desa dalam mengelola dana desa. “Bagi kami, keraguan ini harus dijawab dengan bukti bahwa sudah banyak desa yang mampu mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.

Desa didorong menjadi lebih demokratis secara politik dan mandiri secara ekonomi dengan mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Untuk mendorong kemandirian desa tersebut, desa diberikan keleluasaan merumuskan kewenangan yang bisa dijalankan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa..@red/tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here