Sumenep, Panjinasional.net :
Tujuh tahun yang silam telah terjadi dugaan pencabulan terhadap Siswi di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Dan Kasus dugaan Pencabulan tersebut saat ini sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap).

Namun meski kasus dugaan Pencabulan tersebut sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) hingga saat kini terdakwa masih tetap beraktifitas seperti biasa tanpa ada tindak yang kongkrit dari Dinas Pendidikan yang nota bene sebagai tempat oknum guru tersebut mengabdikan diri sebagai Abdi Negara.

Inkrah nya putusan tersebut karena Permohonan yang di ajukan oleh terdakwa KD (Inisial) di tolak oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Dimana Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jatim, yakni tujuh tahun penjara dan 60 juta rupiah, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Jatim sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, dimana Pengadilan Negeri (PN) Sumenep menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda 60 juta dengan nomor 142/PID/2012/PN.Smp.

Namun anehnya meski putusan tersebut sudah Inkrah tetapi hingga saat ini terdakwa masih tetap ngantor, sehingga menimbulkan kesan Dinas Pendidikan Sumenep tutup mata dan masa bodoh terhadap kasus tersebut.

Hal itu dilihat dari ketika dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, KD (Inisial) membenarkan bahwa dirinya masih aktif di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Namun ketika ditanya tentang perkembangan kasus yang menimpanya, dirinya tidak memberikan informasi apapun kepada tim awak media, saat berada dikantornya, silahkan saja mas bicara pada pengacara saya, kalau masalah kasus itu silahkan datang langsung ke pengacara saya,” dalihnya.

Sementara disisi lain ketika tim awak media mencoba untuk melakukan upaya menemui Kadis Pendidikan Sumenep H. A. Shadik untuk melakukan upaya konfirmasi menemui jalan buntu, hal itu di karenakan sampai dua kali tim awak media mencoba untuk melakukan upaya konfirmasi terkait perkembangan kasus tersebut, namun dua kali juga tim awak media mengalami kebuntuan lantaran Kadis Pendidikan tidak ada dikantornya.

Ketika dihubungi melalui telepon selulernya, dia tidak memberikan Informasi apapun kepada awak media, hanya memuat janji untuk ketemu dikantornya. ” Kalau masalah kasus KD silahkan saja datang kekantor, karena tidak elok rasanya kalau hal ini dibicarakan di telepon, saya akan jelaskan sesuai data yang kita punya saya tunggu hari Senin dikantor,” ucap H Sadik sambil menutup teleponnya.

Namun apa yang dijanjikan Kepala dinas Pendidik tidak kunjung terjadi karena setelah didatangi kekantornya tidak ada. Tetapi upaya tim awak media untuk bisa melakukan upaya konfirmasi ke Kadis Pendidikan untuk bisa mengangkes Informasi dari Kadis tidak cukup satu kali, ke esokan harinya Selasa tim awak media kembali berusaha lagi untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan, namun lagi-lagi Kadis tidak ada ditempat, saat dihubungi melalui Aplikasi Whatsapp dia membalas bahwa lagi mengikuti acara di pendopo.

“Saya sekarang seminar nasional Budaya di Pendopo dipimpin Bapak Bupati,” balas Kadis melalui Aplikasi pesan Whatsaap nya kepada tim awak media.

Terkesan menghindarnya Kadis Pendidikan dari kejaran tim awak media patut diduga/dicurigai bahwa Kadis Pendidikan seolah-olah tutup mata dan masa bodoh terkait kasus yang membelit oknum eks guru dilingkungan yang dia Pimpin. Atau kah memang ada sesuatu hal yang dia sembunyikan terkait putusan kasus yang membelit stafnya tersebut.?.

Disisi lain Inspektur Pembantu III (Irban III) Jufri Marsoeki saat di hubungi tim awak media melalui sambungan telepon mengatakan, bahwa sampai hari ini pihaknya atau pihak Inspektorat Sumenep belum menerima tembusan apapun dari Bupati Sumenep.

Seharusnya menurut dia, sesuai aturan bahwa bila putusan Kasasi MA tersebut sudah Inkrah maka melalui oknum tersebut salinan hasil putusan di sampaikan kepada Pimpinan Intansinya.

“Putusan Inkrah itu disampaikan oleh Oknum tersebut kepada Pimpinannya di Dinas dia bekerja. Kemudian setelah itu Pimpinan dinasnya melaporkan kepada Bupati untuk menyampaikan hasil putusan tersebut, setelah itu Bupati memerintahkan kepada Inspektorat untuk proses tindak lanjut beserta sanksi administratif yang bakal iya terima, sesuai dengan peraturan pemerintah. Apakah pemberhentian tidak hormat atau pun sebaliknya, tergantung lamanya putusan yang dia jalani,” kata Jufri sambil menutup teleponnya.

Sebelumnya Sumber Humas Pengadilan Negeri (PN) Sumenep mengungkapkan, Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sudah selesai dan putusan tersebut keluar per tanggal 24 Februari 2015 silam, dan sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri (PN) Sumenep kepada yang bersangkutan termasuk para pihak yakni, Penuntut Umum dan Terdakwa.

“Putusan Kasasi MA kepada terdakwah KD (Inisial) sudah Inkrah dan Putusan itu keluar per tanggal 24 Februari 2015 dan hasil putusannya sudah di sampaikan langsung kepada yang bersangkutan para pihak, dalam hal ini terdakwa dan juga Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2016 yang lalu,” kata Arie Andhika Adikresna Humas PN Sumenep kemarin. Selasa (08/05/2018)

Dimana kata dia, putusan permohonan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Permohonan Kasasi terdakwa ditolak.

“Karena Permohonan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Permohonan Kasasi terdakwa ditolak sehingga yang berlangsung adalah putusan pengadilan tinggi, dalam hal ini pengadilan tinggi memutuskan menolak permohonan banding terdakwa, sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep yaitu 7 tahun Penjara dan denda 60 juta,” ujar Arie kepada awak media.@ (qib/dar/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here