Malang, Panjinasional :
KPU Goes To Campus dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur kembali digelar. Kali ini, giliran menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk melakukan sosialiasi di kalangan pemilih muda (mahasiswa).

Dalam sosialisasi Goes To Campus yang digelar di Hall Gedung Ir. Soekarno Lantai 5 tersebut, dihadiri langsung oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro. Pria yang akrab dipanggil Gogot tersebut, sekaligus menjadi narasumber dalam acara yang dihadiri ratusan mahasiswa dan civitas akademika.

Tidak hanya dari KPU Provinsi Jawa Timur saja. Ada dua narasumber lain yang berasal dari internal kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni Dr. Saifullah SH (Dekan Fakultas Syariah) dan Dr. Suwandi, MH (Dosen Hukum Fakultas Syariah). Acara dipandu oleh moderator yang juga Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Irham Bashori Hasba, MN.

Tidak hanya sosiasiliasi Pilgub Jawa Timur yang dikemas dengan seminar. Rangkaian acara juga diisi dengan penampilan (perform) dari beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) setempat, seperti penampilan musik akustik, tari tradisional dan baca puisi.

Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro saat paparan materi menyampaikan, bahwa kegiatan KPU Goes To Campus selain ajang silaturahmi menyapa mahasiswa dan civitas akademika. Di sisi lain juga menjadi bagian dari sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih.

Menurutnya, mahasiswa yang merupakan bagian dari agen perubahan (agent of change) juga harus mempunyai andil besar dalam menyukseskan Pilgub Jawa Timur 2018. Caranya, selain dengan menggunakan hak pilih dan tidak golput, juga bisa mengajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rabu 27 Juni akan datang.

“Karena kelebihan mahasiswa itu bisa mengajak agar masyarakat tidak sampai Golput. Itu yang menjadi harapan kami melalui acara Goes To Campus ini,” ujarnya.

Gogot menambahkan, kalangan mahasiswa juga diharap untuk menjadi pelopor dalam menolak segala bentuk politik uang (money politic) dalam Pilgub Jatim 2018. Sebab, selain merusak tatanan demokrasi, money politic juga mengandung konsekuensi hukum yang harus diterima, baik oleh penerima ataupun pemberi.

“Selain denda senilai ratusan juta rupiah, juga akan ada sangsi pidana atau penjara bagi yang menerima. Apa kalian semua mau di penjara, gara-gara menerima uang yang tidak seberapa,” terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahih Malang, Dr. Saifullah, SH, M.Hum. Dia menegaskan bahwa mahasiswa yang sudah mempunyai hak pilih, harus menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Jatim nanti. Tentunya, harus dengan menjadi pemilih yang cerdas.

“Satu suara sangat berharga, makanya sebagai mahasiswa jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menyalurkan hak suaranya. Jangan sampai Golput karena itu bukan solusi,” tegasnya.
Sementara itu, Dosen Hukum Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dr. Suwandi menambahkan, sebenarnya masyarakat yang butuh pemimpin untuk menjalankan tatanan kehidupan sehari-hari. Artinya, melalui Pilgub Jawa Timur masyarakat harus berperan dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan.

“Sudah waktunya masyarakat lebih pro aktif, terhadap seluruh tahapan yang sudah dijalankan oleh KPU Jatim. Itu agar Pilgub Jatim bisa sukses,” pungkasnya. @kpujtm/red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here