Audiensi Koalisi Masyarakat Sipil (Kode Inisiatif, SPD, ICW, Perludem) penyerahan hasil riset evaluasi kinerja 1th KPU-Bawaslu (kemandirian, profesionalitas, keadilan/imparsialitas, kepastian hukum, inklusifitas & aksesibilitas, keterbukaan/partisipasi)


Jakarta, Panjinasional :
Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melalui Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Selasa, (8/5/2018) sekira pukul 15.30 Wib.

Kedatangan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI tersebut adalah untuk menyerahkan pernyataan sikap dukungan kepada KPU RI terkait wacana Peraturan KPU yang memuat syarat, jika mantan terpidana korupsi tidak dapat menjadi anggota legislatif.
Menurut Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara, Peraturan KPU tersebut perlu didorong secara bersama dalam rangka membangun dan memajukan kualitaa demokrasi di Indonesia.

“Wacana ini sudah bergulir dan mengundang berbagai pandangan, pendapat, dan sikap. Ada yang pro dan ada yang kontra. Perbedaan itu harus dipandang sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi”, Ungkap Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara saat ditemui di Kantor KPU RI, Selasa (08/05/2018).

Olehnya itu, lanjutnya, PB HMI lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu menyampaikan pendapat dan sikap secara resmi terkait wacana Peraturan KPU RI yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi angota legislatif.

Berikut pernyataan sikap PB HMI yang disampaikan lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI.
Pertama, mendukung KPU RI mengatur pembahatasan hak politik untuk dipilih bagi mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif dalam kontestasi pemilu di Indonesia melalui PKPU, sepanjang Presiden Joko Wiodo tidak mengeluarkan Perppu berkaitan dengan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

Kedua, menuntut DPR RI mengambil sikap untuk berpihak pada rakyat dengan mengakomodir aspirasi rakyat yang menginginkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas melalui pengaturan
pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif bagi mantan terpidana korupsi;

Ketiga, menuntut kepada semua Partai Politik peserta Pemilu untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya dan bersih dari latar belakang tindak pidana korupsi dalam kontestasi Pemilu 2019;

Keempat, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi yang dicalonkan oleh Partai Politik pada kontestasi Pemilu 2019;

Kelima, menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktural HMI se-Indonesia untuk mendukung
sepenuhnya ikhtiar KPU RI dalam mewujudkan Pemilu berkualitas dan berintegritas melalui
pengaturan pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif terhadap mantan
terpidana korupsi dengan menggelar Aksi Gerakan Sosial.

Sementara itu, Komisioner KPU RI yang diwakili oleh Ferian menyambut baik kedatangan dan dukungan PB HMI dalam mengawal wacana Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

“Kita apresiasi sikap dukungan PB HMI, isinya cukup argumentatif dan berdasar. Insya Allah kita akan teruskan kepada pimpinan agar dibahas dalam rapat pleno” terangnya.
Ferian juga menyebut, Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif masi dalam tahapan pembahasan dan akan terus di dorong.
“Kita masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan DPR, saat ini kami masih menunggu waktu luang DPR. Sebab saat ini DPR masi sementara reses, insya Allah rapat dengar pendapat akan dilakukan secepatnya”, pungkasnya.

Pertemuan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI dengan Komisioner KPU RI diakhiri dengan serah terima surat dukungan PB HMI terkait rancangan Peraturan KPU mengenai pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi anggota Legislatif.
Diketahui, tahapan pendaftaran calon Legislatif periode 2019-2024 akan dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2018..@Kpu/Red/gtt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here