Semarang.panjinasional.net. Kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi khususnya masalah eKTP perlu ditingkatkan. Tidak tertibnya masyarakat dalam menjalankan proses administrasi berpotensi memunculkan pemerintahan tidak bersih. Begitu juga sebaliknya. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus meningkatkan tertib administrasi agar kepercayaan masyarakat juga ikut meningkat.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Hermawan Sulis didampingi Nungki Sundari dan petugas dari dispendukcapil Kota Semarang, dalam acara Sosialisasi Kebijakan Kependudukan di Aula Kecamatan Ngaliyan, Kamis (26/4/2018).

“Apalagi KTP menjadi kebutuhan pokok dalam mekanisme keadministrasian seperti pengurusan perijinan, BPJS, pendidikan, gaji, dan lain-lain,” tambah Nungki.

Karena itu, pintanya, semua pihak unsur pemerintah maupun masyarakat termasuk para tokoh masyarakat, meningkatkan rasa sadar diri atas semua mekanisme keadministrasian yang harus dijalani.

Sementara itu Wahyu Widyastuti dari dispendukcapil menghimbau agar masyarakat segera melakukan rekam jejak eKTP. Kalau tidak, jelasnya, kementerian pusat akan menonaktifan database yang berkaitan dengan nama-nama tersebut.

“Bahkan kementerian sudah menetapkan batas waktu hingga desember 2018. Selebihnya waktu yang ditetapkan tersebut, databasenya dinonaktifkan,” katanya.

Sedangkan bagi masyarakat yang sudah mendapat Surat Keterangan eKTP, bisa langsung mengurus sendiri datang di kecamatan masing-masing.

Selain itu, tambanya, Dispendukcapil Kota Semarang berkomitmen jika ada pengomplain datang langsung ke dinas, yang bersangkutan harus pulang membawa hasil. “Jangan sampai mereka pulang tidak membawa hasil apa-apa, jika sudah komplain di kelurahan ataupun di kecamatan, lalu mendatangi kantor dinas,” kata Wahyu Widyastuti menukil kalimat yang ditekankan pimpinanya..@Hmim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here