Sumenep, Panjinasional.net :
Surat edaran Perintah Pengosongan rumah dinas guru yang dilayangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Jawa Timur, kepada penghuni rumah dinas tersebut, mulai mendapat respon perlawanan dari Kepala Desa Pamolokan Kecamatan kota.

Pasalnya perumahan yang terletak di Jalan Agus Salim dan Jalan Imam Bonjol Desa Pomolokan Kecamatan Kota tersebut, yang oleh Dinas Pendidikan Sumenep, sudah dihibahkan kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikti-RI) ini disinyalir berdiri di tanah percaton desa/kas desa Pamolokan.

Hal itu dikatakan oleh Kades setempat Rahmad Ariadi saat ditemui di Balai Desa Pamolokan. Menurut, Rahmad, berdasarkan fakta dan data-data bagunan itu berdiri di tanah percaton desa dengan nomor Persil 12 DK (dalam kliwon).

“Jadi kalau tanah percaton keluar sertifikat dan berubah menjadi Tanah Negara (TN) ini sudah penyalahgunaan data dan juga pemalsuan data autentik, jadi hal ini harus diluruskan oleh Pemkab agar tidak meruncing. Karena berdasarkan fakta dan data-data tersebut berdiri ditanah percaton desa/kas desa dengan nomor Persil 12 DK (data kliwon),” kata Rahmad Kamis (12/04/2018).

Masih menurut dia, Nah berdasarkan data tersebut, kalau persoalan ini di biarkan dan tidak segera diluruskan oleh Pemkab Sumenep maka tidak menutup kemungkinan persoalan ini akan meruncing dan masuk keranah hukum,” kata dia.

Ditanya terkait dengan surat edaran perintah pengosongan rumah dinas guru yang dilayangkan oleh Dinas Pendidikan Sumenep.? Menurut Rahmad, kalau mau mengeksekusi perumahan itu harus diluruskan dulu.

“Diluruskan dulu itu baik dari segi hukum atau entah bagaimana lah biar enak, benar jika bagunan itu dibangun oleh Diknas Sumenep, tapi Diknas membangun tanah itu dasarnya atas dasar apa..? Karena menurut hemat saya dan data-data di desa tanah itu merupakan percaton desa, dan ini jelas kalau menurut saya ada indikasi pemalsuan data,” ujarnya.

“Jadi saya atas nama masyarakan dan juga pemerintah Desa Pamalokan memohon pada Pemkab Sumenep, agar persolaan ini segera diluruskan supaya tidak semakin meruncing. Dan mari juga bersama-sama dengan kami aset-aset yang ada di Desa Pamolokan di amankan dan diluruskan bukan malah sebaliknya,” harapnya.

Sementara sampai berita ini diturunkan masih belum ada tanggapan secara resmi dari Dinas Pendidikan Sumenep, karena saat awak media mencoba melakukan upaya konfirmasi kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Drs. Ec. Abd Suud, MM, dia enggan memberikan tanggapan dan menyarankan agar awak media langsung menemui Kadis,
“Kalau masalah itu silahkan ke Pak Kadis saja langsung karena satu pintu,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan.

Dan Perlu diketahui Kepala Dinas Pendidikan, H. A. Shadik, mengeluarkan surat perintah pengosongan rumah dinas guru paling lambat sampai 27 April 2018 tertanggal 02 April 2018 dengan nomor: 005/828/435.101.1/2018.

Berikut isi Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumenep.

Berdasarkan Surat kami tanggal 06 April, nomor: 600/325/435/.101.1/2016 tanggal 24 Mei 2017, nomor: 600/325/435. 101/2017 serta Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/456/KEP/435.013/2016 tentang Penetapan Hibah Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dengan ini disampaikan bahwa untuk kepentingan melaksanakan ketentuan tersebut, diminta kepada Saudara untuk segera melakukan pengosongan rumah dinas masing-masing paling lambat tanggal 27 April 2018.

Apabila sampai dengan tanggal dimaksud Saudara belum melakukan pengosongan, maka kami mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian pula surat tersebut ter tera tembusan, diantaranya :.
1. Bapak Bupati Sumenep (sebagai laporan), 2. Kepala BPPKAD Kab. Sumenep. 3. Kepala Satpol PP Kab. Sumenep.@ (qib/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here