Ft : Diskusi Disbudpar Kota Bandung dengan DPRD Gresik di Gedung Bandung Creative Hub. Bandung (9/3/2018)
Ft : Diskusi Disbudpar Kota Bandung dengan DPRD Gresik di Gedung Bandung Creative Hub. Bandung (9/3/2018)

Gresik – Salah satu Kabupaten / Kota di Indonesia yang banyak menjadi destinasi para wisatawan adalah Kota Bandung. Wisatawan yang datang tidak hanya dari turis local saja, namun banyak juga turis asing yang menikmati Kota Bandung yang dikenal dengan sebutan Kota Kembang.

Tata Kelola dan Penataan Kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang mengatur penataan pusat industry Usaha Kecil Menengah (UKM) baik usaha kuliner, produk fashion dan kerajinan kulit dan lainnya, sehingga bisa hidup berdampingan dan menjadi salah satu tujuan pengunjung yang ingin berbelanja barang fashion, pusat oleh – oleh atau kerajinan.

Ratusan Hotel dan Restoran yang siap menampung para pengunjung dari luar daerah menjadi daya pikat tersendiri sehingga para wisatawan tidak bingung dalam mencari tempat bermalam dan bisa memilih sesuai bugjet masing – masing.

Bisa dipastikan banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Bandung berdampak pula pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung baik itu melalui pajak atau retribusi.

Komisi II DPRD Kabupaten Gresik sengaja datang ke Kota Bandung untuk menimbah ilmu yang dikemas dalam Study Banding, bagaimana Kota Bandung ini bisa mempunyai daya tarik tersendiri sehingga bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar bagi daerahnya.

Studi banding di Bandung diikuti oleh Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid, Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi’ AM, Ketua Komisi II Solihudin dan sejumlah pimpinan dan anggota komisi, juga diikuti oleh sejumlah wartawan dari anggota Komunitas Wartawan Gresik (KWG). (9/3/2018).

Bertempat di Gedung Bandung Creative Hub (BCH) yang terletak di Jalan Laswi No 7 Kota Bandung. Rombongan DPRD Gresik dan Komunitas Wartawan Gresik diterima oleh Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Sri Susiagawati dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Kota Bandung Ari Astutik PR gedung Bandung Creative Hub (BCH).

Sri Susiagawati secara singkat memaparkan beberapa langkah dan kebiajakan pemerintah Kota Bandung sehingga pariwisata di Kota Bandung bisa tertata, baik tempat maupun regulasinya. Pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pengelolaan wisata daerah harus ada sejumlah kreteria yang dipenuhi. Salah satunya, dengan melihat daerah yang akan dibantu apakah sudah memiliki Riparda atau belum, dan sudah ada payung hukum seperti berupa Perda atau belum.

“Untuk pengelolaan wisata Kota Bandung sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah(Riparda) dan peraturan daerah(Perda) Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Dengan regulasi tersebut kami mengelola objek wisata,” ujar Sri Susiagawati.

Menurut Wati panggilan akrab Sri Susiagawati, pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan objek pariwisata tidak bisa terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, kekuatan keuangan APBD tidak cukup karena banyak program yang perlu didanai.

Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan dan mengembangkan serta mengelola objek wisata. Diantaranya, dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerjasama dengan pihak ketiga (swasta) dengan sistem Build Operate Transfer (BOT).

“Jadi nanti fisik bangunan untuk menunjang objek wisata dengan sistem BOT yang dibangun oleh pihak ketiga. Mereka yang mengelola sekian puluh tahun sesuai nota kesepahaman (MoU). Setelah itu aset menjadi milik pemerintah,” paparnya.

Kemudian pengelolaan objek wisata dengan menggandeng pihak ke-III, karena di Bandung banyak wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat seperti Perum Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam(BBKSDA).

“Jadi tak ada masalah objek wisata asetnya milik pemerintah pusat. Tapi karena lokasinya di wilayah kami (Kota Bandung) maka aturan pendirian dan penyelenggaraannya sesuai aturan/regulasi yang berlaku di Kota Bandung. Teknisnya dengan kerjasama”, terangnya.

Sementara itu Ketua DPRD Gresik H. Abdul Hamid menyatakan, studi banding ke Bandung Jawa Barat karena Kota Bandung dinilai sukses dalam hal pengelolaan di bidang pariwisatanya karena bisa menyumbangkan PAD sebesar 30 persen untuk APBD 2018 Kota Bandung yang kisarannya Rp. 1 Triliun dari APBD yang mencapai Rp. 6,36 Triliun.

“ Beberapa Objek wisata di Bandung tidak pernah sepi dari wisatawan, terlebih jika pada weekend atau musim liburan. Hampir semua tempat objek wisata penuh pengunjung. Kehidupan masyarakat di daerah wisata bisa berjalan berdampingan dan saling menunjang sehingga tidak terjadi konflik local dari penduduk asli yang bermukim di dekat tempat wisata. Makanya, kami perlu belajar ke Bandung karena sudah tertata bagus, sehingga banyak berbuah PAD”, kata Abdul Hamid Politisi dari FPG ini.

Masih kata Hamid, “ Di Kabupaten Gresik sudah lama mempunyai tempat wisata relegi yang sudah bisa mendapatkan PAD diantaranya, Wisata ziarah di Makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrohim serta Wisata Makam Panjang Siti Maimun Binti Maimun. Tinggal bagaimana agar pengelolaannya lebih bagus lagi dan bisa meningkatkan PAD” imbuhnya.

Pulau Bawean yang juga memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan sebagai obyek pariwisata andalan. Karena keindahan alamnya belum tersentuh dan masih alami. Dan ini membutuhkan keseriusan pemerintah kabupaten Gresik untuk pengelolaannya sehingga bisa mendongkrak PAD Kabupaten Gresik.

Suksesnya pengelolaan objek wisata di Kota Bandung juga tak lepas dari sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mulai Disbudpar yang mengurus pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang ngurus infrastruktur jalan, Dinas Kesehatan(Dinkes) yang menangani kesehatan para pengunjung dan OPD terkait lain.

“Hasil dari study banding ini akan kami jadikan referensi dalam hal penataan dan pembangunan industry wisata di Kabupaten Gresik. Sehingga akan bisa meningkatkan PAD di bidang Pariwisata. “ pungkas Abdul Hamid (Adv/Shol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here