Sumenep, Panjinasional.net –
Dugaan Penyimpangan (Korupsi) Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa Kepulauan Kagean Sumenep, Madura, Jawa Timur, memasuki babak baru.

Pasalnya dugaan kasus korupsi raskin tersebut kini mulai bergulir ke ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Berdasarkan release yang dikirim Ketua DPC LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Sumenep bahwa pihaknya telah resmi melaporkan kasus dugaan korupsi raskin di Desa Kolo-Kolo ke KPK per tanggal 07 Maret 2018.

Sebelumnya DPC LAKI kepada media ini juga menyampaikan pencabutan loporan dugaan penyimpangan raskin di desa Kolo-Kolo di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep yang dicabut per tanggal 28 Pebruari 2018 dengan alasan akan ditindak lanjuti ke KPK di Jakarta.

Bagus Junaidi Ketua DPC LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Sumenep, meyampaikan. “Kami benar – benar menindaklanjuti ke KPK dengan membuat laporan resmi tentang adanya dugaan korupsi beras raskin di Desa Kolo – Kolo sejak tahun 2013 sampai sekarang 2018 yang diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliyar tiga ratus lima puluh juta rupiah),” kata Edi LAKI, Rabu (08/02)

Bahkan dia mengaku laporannya tersebut sudah diterima oleh Bapak Irwan di KPK. “Laporan kami di terima oleh Bapak IRWAN di KPK, selanjutnya kami sebagai pelapor maupun siapa saja yang hendak mengetahui perkembangannya, maka dapat langsung menghubungi Bapak ROMO di KPK dan atau melalui sambungan telpon di nomor….

Kata dia pihak KPK akan meniliti dulu laporannya. ” Terhadap laporan kami, pihak KPK akan meneliti terlebih dahulu, terhadap laporan ini akan ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

1. Laporan akan di tangani oleh penyidik di KPK apabila terhadap laporan kami sudah memenuhi unsur sesuai dengan KUHAP dan UU TIPIKOR.

2. Apabila terdapat hal – hal yang menyangkut kewenangan penanganan maupun nilai yang ditentukan lain dalam UU TIPIKOR maka laporan akan dilimpahkan kepada instansi berwenang lainnya dengan disertai pengantar/rekomendasi dari KPK.

3. Apabila laporan kami dianggap belum layak menjadi perkara (kasus) baik oleh KPK maupun instansi hukum lainnya dengan mengacu pada perundang – undangan yang mengatur, maka laporan kami akan di tutup,” bebernya.

Meski masih akan melalui beberapa proses tahapan pihaknya tetap yakin bahwa laporannya akan di proses oleh KPK.

“Tapi terhadap laporan ini, kami yakin akan di proses baik oleh penyidik di KPK sendiri maupun oleh instansi berwenang lainnya dengan disertai pengantar/rekomendasi dari KPK, keyakinan kami ini adalah berdasarkan bukti – bukti yang dimiliki yang secara keseluruhannya adalah masih menyangkut soal dugaan korupsi dan diduga telah menimbulkan kerugian negara lumayan besar,” ucap Bagus Junaidi.@ (qib/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here