Suasana Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu lalu. Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melarang partai politik memasang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus parpol dalam alat peraga kampanyenya. Misalnya, gambar Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie, Jenderal Besar Soedirman, pendiri Nahdhatul Ulama KH Hasyim Asy’ari.
“Itu tak diperkenankan ada dalam alat peraga kampanye. Bukan tidak suka. Bukan pengurus parpol sehingga tak boleh dalam alat peraga kampanye,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018).
Berbeda jika tokoh nasional itu seperti Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, keduanya merupakan pimpinan parpol di Indonesia.
Megawati merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan SBY juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. “(Megawati dan SBY) boleh, karena pengurus parpol. BJ Habibie tidak boleh, karena bukan pengurus parpol. Pak Soeharto tidak boleh, beliau bukan pengurus parpol,” ucap Wahyu.
KPU pun menegaskan, semua tokoh nasional yang bukan pengurus dari suatu parpol tidak boleh dipasang pada alat peraga kampanye partai. “Semua figur bukan pengurus partai tak boleh dimasukkan dalam alat peraga yang difaslitasi KPU. Siapa pun kecuali untuk kepentingan rapat internal. Ini yang difasilitasi oleh KPU,” kata dia.
Desain dan materi konten alat peraga kampanye pun harus dilaporkan ke KPU untuk dilihat apakah sesuai dengan aturan atau tidak.
“Untuk memastikan apakah design dan materi alat peraga kampanye sesuai ketentuan. Maka design dan materi dilaporkan ke KPU untuk dikoreksi. Maka KPU Memastikan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, kata dia.

“Ini kan konteksnya Pilkada,” kata Wahyu di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Jakarta, Kamis (1/3/2018). Wahyu pun heran, aturan tersebut saat ini banyak dikeluhkan oleh sejumlah partai politik. Padahal aturan yang ada di dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 itu telah berlaku sejak Pilkada 2015.

“Norma pelarangan foto presiden dan wakil presiden serta tokoh lain yang bukan pengurus parpol, itu norma yang ada sejak Pilkada 2015. Itu bukan norma baru,” tegas Wahyu. PKPU tersebut juga sejatinya telah dikonsultasikan terlebih dulu dengan DPR sebelum diundangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM..@*red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here