Panjinasional, PASURUAN –
Wacana pemerintah dan DPR RI akan menggodok Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) jadi peraturan baru, mendapat reaksi keras dari kalangan wartawan/jurnalis, aktifis masyarakat HAM.

Di Pasuruan, sedikitnya 40 wartawan cetak, elektronik dan online serta aktifis masyarakat penggerak HAM bersatu menyampaikan petisi penolakan disyahkannya RKUHP oleh DPR RI, melalui lembaga perwakilan rakyat, DPRD Pasuruan kota maupun kabupaten.

“Hal ini mendapatkan tanggapan positif dan mendapat dukungan penuh dari ketua DPRD Kabupaten Pasuruan” Sudiono fauzan saat di temui wartawan panjinasional Kamis (15/2/2018)

Dalam petisi wartawan/jurnalis, tergabung dalam Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu (AJPB) dituliskan meminta pasal-pasal pengkerdilan dan penyesatan profesi wartawan/jurnalis dalam RKUHP dicabut oleh seluruh anggota DPR RI di Jakarta. Karena ada pemahaman yang multi tafsir dalam pasal RKUHP yang mengancam profesi itu.

Selanjutnya, AJPB meminta agar pemerintah dan DPR RI menghormati jaminan hak atas kebebasan berpendapat yang sudah diatur dalam konstitusi perwakilan nasional tentang hak sipil, deklarasi hak asasi manusia dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers. Dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal dalam RKUHP.

Sebagaimana dikutip situs Tirto.id, berikut pasal dalam RKUHP yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat dan profesi wartawan/jurnalis. Karena ada potensi pemidanaan bagi penulis berita, terutama dalam pasal terkait berita bohong, contempt of court, dan pembukaan rahasia.

Dalam pasal 285 (draf RKUHP 5 Februari 2018) tertulis: “Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Sementara pasal 305 huruf (d) terkait contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan tertulis: “Mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.”

Terakhir adalah pasal terkait “pembukaan rahasia”, yang dimuat di dua pasal. Pertama pasal 494 ayat 1: “setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III”

Pasal 495 ayat 1: “setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.”ich***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here