Sumenep, Panjinasional.net –
Herman Wahyudi SH Ketua Aktivis LSM Garuda Nusantara (GarNus). Sangat getol mengkritisi tentang masalah rekrutmen Calon Anggota Komisioner Informasi Publik (KIP) Periode 2017-2021, di Kabupaten Sumenep, Madura, yang diduga sarat dengan kepentingan, sehingga memaksa pihaknya melayangkan surat yang kedua kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokomentasi (PPID) DPRD Kabupaten Sumenep dan nampaknya akan menemukan titik terang.

Pasalnya, salah satu Calon Anggota Komisioner Informasi Publik (KIP) yang sudah dinyatakan tidak lolos (di anulir) oleh Komisi I Dewan Perkawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mulai angkat bicara.

R.Aj. Hawiyah, SH kepada media ini mengatakan, “Semua Proses harus terbuka karena masyarakat berhak mengetahui, jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa mereka membeli kucing dalam karung” katanya.

“Jadi Komisioner yang terpilih harus sesuai dengan kriteria pemilihan yang sepantasnya. Komisioner yang terpilih itu seperti apa, kalau kemudian Publik menanyakan yang muncul dimedia itu. Kalau saya kan tidak berhak untuk mengkomentari ranah legeslatif, karena ini masalah selera untuk memilih,” kata Ibu Wiwik Panggilan akrabnya. Rabu (07/02/2018).

“Tetapi sekali lagi, mereka Wakil Rakyat itu Wakilnya Rakyat yang telah memilih mereka, jadi jangan sampai kemudian Rakyat dikecewakan dengan membeli kucing dalam Karung,” ujarnya.

Ditanya proses rekrutmen KI itu seperti apa..?

Dia menanggapinya dengan santai. “Saya sebagai salah satu kompetitor yang kemudian di anulir oleh mereka, saya hanya heran saja, memang tidak harus yang dikirim oleh Pansel itu harus mereka yang pilih, tetapi setidaknya mereka (Komisi I.red) itu mempunyai kriteria penilaian,” ucapnya.

Masih menurut Wiwik, Plt. Ketua Komisi Informasi Sumenep. “Jadi kalau kemudian Ketua Komisi mengatakan yang harus mempunyai Skor itu Pansel Salah..!! Jadi mereka itu memilih lima besar itu dasarnya apa..? Apakah hanya dasar suka tidak suka..?.” Jadi ini Subjektifitasnya tinggi dong,” sambung Wiwik.

“Karena sepengetahuan saya, ada kriteria yang mereka harus penuhi, jadi bukan mereka mengabaikan kriteria yang memang harus dipenuhi. Jadi tidak lucu dong kalau kemudian Komisioner KI itu tanpa Skor. Jadi Skor seperti apa, kan sebenarnya mudah saja, kalau mereka tidak suka dengan si A kan tinggal kecilkan saja nilainya,” papar Advokad berparas Cantik ini.

Masih Wiwik menambahkan, “Saya berani mengatakan, bahwa sebuah kebenaran itu dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan bahwa kebenaran itu akan diakhir tidak..!! ini adalah sebuah rangkaian. Kemudian jika ketika ada mata rantai ketidak benaran yang memutus kebenaran itu, maka masyarakat pasti bisa menilai,” tuturnya.

“Jadi harapan saya sebagai competitor, saya hanya ingin semuanya terbuka, jadi Komisi Informasi adalah lembaga yang memang mengusung keterbukaan. Tidak lucu ketika kemudian Komisi Informasi itu Komisionernya yang terpilih berdasarkan Selimut hitam.” tutup dia.

Sebelumnya Abd Mannan yang juga merupakan salah satu calon anggota Komisioner Informasi Publik (KIP) melalui Gruop WhatsApp (WA) Front Pembela Sumenep (FPS) juga mengutarakan, bahwa dari awal rekrutmen KI sudah terindikasi cacat hukum.

“Kabar yang saya tahu, kenapa Ketua DPRD tidak menyetujui terkait KI, sebab ada indikasi pemalsuan tanda tangan. Sebenarnya dari awal proses rekrutmen memang banyak yang cacat hukum. Nanti saya jelaskan semua, artinya banyak yang tidak sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi,” kata Mannan melalui gruop WhastApp. Rabu Malam (30/01).

Bahkan dia juga sempat membeberkan, bahwa fit and propertest hanya dilakukan kurang lebih tujuh menit.

“Persoalan rekrutment KI ini saya rasa sarat dengan ke cacatan. Contoh: Masalah fit and propertest masak kami di uji kelayakan tidak lebih dari tujuh menit, jadi bagaimana bisa menghasilkan seorang calon Komisioner yang handal,” ujar dia penuh sesal.

Sebelumnya juga Ketua Komisi I DPRD Sumenep, KH. Abd Hamid Ali Munir, tetap membantah, bahwa hasil pemilihan Komisioner Informasi Publik (KIP) tidak disertai hasil nilai Skoring, bahkan dia mengklaim bahwa hasil Skor itu dari Pansel bukan dari Komisi I DPRD.

“Maaf saya masih mau oprasi batu ginjal yang kedua. KI Sudah selasai, sekarang sudah ada di Meja Pimpinan DPRD,” Kata KH, Hamid pinggilan akrabnya melalui laman Massanger FB Front Pembela Sumenep (FPS) yang beredar di gruop WhatsApp (WA) beberapa hari yang lalu.

Bahkan saat ditanya, apakah data yang di setor ke Pimpinan DPRD itu sudah di lengakapi Pensekoran..? dia berujar bahwa Skor itu dari Pansel. “Skor itu dari Pansel, bukan dari kami, sudah ada dari Pansel,” ujarnya meyakinkan.@ (qib/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here