Pamekasan, Panjinasional
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Mengadakan sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 222/PMK /07 /2017 dan ketentuan bidang cukai. Yang dilaksanakan di gedung PKP-RI dijalan kemuning No.16. Selasa (06/02).

Acara yang di hadiri langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asy’ari, Ketua DPRD Halili Yasin, Asisten perekonomian Kepala OPD, Kabag Perekonomian dan para narasumber serta para pengusaha rokok yang ada di Bumi Gerbang Salam.

Khalil Asy’ari saat Mengawali sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada para narasumber dan undangan yang telah berkenan hadir di tempat ini, semoga pertemuan ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman untuk kebaikan pelaksanaan DBHCHT di tahun ini dan masa yang akan datang.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 222 tahun 2017 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil tembakau.

“Penggunaan DBHCHT menjadi lima PROGRAM, yaitu peningkatan kualitas bahan baku, Pembinaan industri, Pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal,” jelas Mantan ketua DPRD Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan dari 5 program tersebut selama ini Kabupaten Pamekasan hanya melaksanakan 4 program kegiatan, yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri pembinaan lingkungan sosial dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Hal ini disebabkan karena masih ada kekhawatiran para SKPD dalam pengolahan DBHCHT.

Untuk itulah, pada kesempatan ini sengaja saya mengundang seluruh SKPD yang berpotensi untuk mengelola DBHCHT agar memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan kegiatan. Apalagi sudah terbit peraturan baru tentang pengolahan DBHCHT yang semakin luas penggunaanya. Yang paling sedikit, sebesar 50% diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional dari alokasi yang diterima setiap daerah.

Khalil Asy’ari menambahkan, Kabupaten Pamekasan merupakan daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau dengan potensi luas lahan 30.794 Ha. Pada musim tanam tembakau tahun 2017 kemaren, Karena di awal tanam kondisi hujan masih besar, maka sampai tutup Tanam luas areal tembakau di Pamekasan tahun 2017 hanya seluas 25038 Ha.

“Dengan rincian tembakau gunung 5. 194 Ha, tembakau tegal 15. 467 Ha, dan tembakau sawah tadah hujan 4. 377 Ha dengan produksi total 13. 517 Ton,” jelasnya.

Namun demikian, realisasi alokasi DBHCHT dari tahun ke tahun untuk Kabupaten Pamekasan masih dibawah Kabupaten yang lain. Yang bahkan bukan pemungut cukai dan penghasil tembakau.
Patut kita syukuri, Untuk tahun ini kami menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp 45.183.528.000 ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.856.003.000. Salah satu faktor penyebab naiknya alokasi DBHCHT adalah dari realisasi penyerapan anggaran sebelumnya yang telah dialokasikan.

Salah satu dinamika perekonomian di Jawa Timur berasal dari industri rokok, baik skala kecil maupun skala besar. Dimana Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang sangat berkepentingan terhadap keberlangsungan industri rokok. Karena sampai saat ini masih banyak industri rokok linting di Kabupaten Pamekasan dan eksistensi cukai rokok adalah diterima penting bagi perekonomian di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Kondisi industri rokok di Kabupaten Pamekasan dari 220 industri rokok yang ada, hanya 35 industri rokok yang menggunakan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Selebihnya masih belum menggunakan npp pkc alias rokok ilegal.

Beberapa faktor pemicu terhadap terjadinya permasalahan di atas adalah, akibat dampak kenaikan cukai dan regulasi terkait dengan industri rokok yang kurang berpihak kepada industri rokok kecil, yang mengakibatkan menyuburnya peredaran rokok ilegal dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, terutama dari aspek penerimaan negara, tambahnya.

“Kasus peredaran rokok ilegal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena beberapa pelanggaran akan terjadi. Karenanya, perlu kiranya diminta keterbukaan informasi untuk disebarluaskan ke tingkat bawah,” ujar Khalil.

Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap kepada seluruh SKPD yang di Kabupaten Pamekasan, menggunakan alokasi DBHCHT semaksimal mungkin, dengan terbitnya peraturan baru tentang tata kelola DBHCHT ini. Tidak ada lagi yang ragu dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT. Sehingga dari kelima poin program atau kegiatan tersebut bisa dilaksanakan seluruhnya, Pungkasnya. (Erik/Adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here