Sumenep, Panjinasional.net :
Rekrutmen Calon Anggota Komisioner Informasi Public (KIP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang diduga sarat dengan kepenting terus mencuat ke permukaan Public dan nampaknya akan menjadi bola liar.

Hal itu dikarenakan Ketua LSM Garuda Nusantara (GarNus) Herman Wahyudi,SH terus menyoroti sekaligus kembali melayangkan surat kedua kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokomentasi (PPID) DPRD Kabupaten Sumenep. Jum’at (02/02/2018) lalu.

Dilayangkannya surat yang ke dua kepada Pengelola Informasi dan Dokomentasi karena surat yang pertama dikirim pada tanggal 12 Januari 2018 yang lalu oleh Ketua LSM Garda Nusantara (GarNus) tidak mendapatkan jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPRD Kabupaten Sumenep.

Sementara dalam isi surat yang kedua ditujukan kepada Legislatif itu menerangkan, bahwa pihak Herman Wahyudi, SH sekali lagi meminta Informasi mengenai hasil Skoring pemilihan anggota Komisioner Informasi Public (KIP) Kabupaten Sumenep periode tahun 2017-2022 yang hingga kini belum juga diumumkan dan hasilnya belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep (eksekutif)

“Semakin tidak memberikan jawaban atas permohonan masyarakat, maka publik juga akan memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja Wakil Rakyat kita yang semakin carut marut”, Kata Herman.

Herman menambahkan, saat ini dirinya cukup bersabar untuk mendapatkan Informasi mengenai perekrutan KI yang diduga tidak transparan dan diduga sarat dengan kepentingan.

“Kalau perekrutan Anggota Komisioner Informasi Publik saja tidak sesuai aturan, bagaimana KI nantinya akan menyelesaikan sengketa – sengketa yand dimohon oleh masyarakat”, tutur Ketua LSM Garuda Nusantara ini.

Bahkan, jika surat kedua berupa tentang permohonan Informasi dari saya masih diabaikan, maka permohonan ini akan menjadi sengketa. Maka kami akan Melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata, imbuh Herman kepada awak media panjinasional.net.

Sementara Alasan permintaan dan tujuan permohonan Informasi adalah, sebagai pengawasan masyarakat dan penyebar luasan Informasi badan publik serta ikut berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Permintaan Informasi sebagai wujud hak warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi dari badan publik yang berdasar pada landasan Hukum.

Selain itu, Hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sesuai Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tetapi baru-baru ini, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, KH. Abd Hamid Ali Munir melalui pesan Massanger FB kepada salah satu Pemuda yang tergabung dalam Front Pembela Sumenep (FPS) yang sangat getol menyoroti rekrutmen calon anggota Komisioner Informasi Public (KIP) ini. Dia Ketua Komisi I DPRD tetap membantah bahwa hasil pemilihan Komisioner Informasi Publik (KIP) tidak disertai hasil nilai Skoring, bahkan dia mengklaim bahwa hasil Skor itu dari Pansel bukan dari Komisi I DPRD.

Berikut jawaban Ketua Komisi I DPRD Sumenep, KH. Abd Hamid Ali Munir, yang dikutip media ini dari laman Massager FB Front Pembela Sumenep (FPS) yang beredar di gruop WhastApp (WA).
“Maaf saya masih mau oprasi batu ginjal yang kedua. “KI Sudah selasai sekarang sudah ada di Meja Pimpinan DPRD,” Kata KH, Hamid panggilan akrabnya melalui laman Massager FB beberapa hari yang lalu.

Bahkan saat ditanya apa data yang di setor ke Pimpinan DPRD itu sudah di lengakapi Pensekoran..?, dia berujar bahwa Skor itu dari Pansel. “Skor itu dari Pansel bukan dari kami, sudah ada dari Pansel,” ujarnya.

Sementara salah satu calon anggota Komisioner Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Sumenep Abd Mannan saat dihubungi melalui gruop WhastApp Fornt Pembela Sumenep (FPS). Mengutarakan bahwa dari awal rekrutmen KI terindikasi cacat hukum.

“Kabar yang saya tahu, salah satu kenapa Ketua DPRD tidak menyetujui terkait KI, sebab ada indikasi pemalsuan tanda tangan. Sebenarnya dari awal proses rekrutmen memang banyak yang cacat hukum. Nanti saya jelaskan semua, artinya banyak yang tidak sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi,” kata Mannan melalui gruop WhastApp. Rabu Malam (30/01)

Dia juga membeberkan, bahwa fit and proper test hanya dilakukan kurang lebih tujuh menit.
“Persoalan rekrutment KI ini saya rasa, sarat dengan ke cacatan. Contoh: Masalah fit and proper test masak kami di uji kelayakan tidak lebih dari tujuh menit?, jadi bagaimana bisa menghasilkan seorang calon Komisioner yang handal,” ujar dia penuh sesal.

Dengan adanya sedikit pengakuan dari salah satu calon anggota Komisioner Informasi Publik (KIP), yang dinyatakan tidak lolos oleh Komisi I DPRD Sumenep tentunya Masyarakat Sumenep pada umumnya sudah bisa sedikit menilai seperti apa system perekrutan anggota Komisioner Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Sumenep.

Dan perlu juga diketahui kembali, sebanyak 12 peserta calon anggota Komisioner Informasi (KI), Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPRD setempat akhir 2017 lalu. Dan hasilnya, Komisi I memilih 5 orang sebagai anggota KIP.@ (qib/tim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here