Advertorial, Gresik, www.panjinasional.net
Ramainya pemberitaan tentang permasalahan angkutan online akhir – akhir ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Probolinggo ingin mengetahui sejauh mana pemerintah kabupaten Gresik melalui DPRD Gresik menyikapi permasalahan tersebut. (31/1/2018)

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rudyanto Ghofur yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membawa 12 anggotanya beserta staf humas dan dewan berdiskusi bersama dengan DPRD Gresik membahas aturan yang nantinya akan ditetapkan terhadap pelaku angkutan berbasis online.

“Diskusi tadi membahas permasalahan yang akhir – akhir ini ramai jadi berita, yakni permasalahan angkutan online, tujuhan kami untuk membahas rancangan atau aturan yang diterapkan terkait angkutan berbasis online, barang kali di Kabupaten Gresik ini sudah diberlakukan,” kata Rudyanto (31/1/18).

Menurut Rudyanto persoalan tersebut meskipun sampai saat ini masih menjadi dilemma, nantinya akan menjadi tanggungjawab wakil rakyat dalam mengartur perda terkait. Sehingga tidak akan menimbulkan masalah dimasyarakat dan semua bisa berjalan dengan aman tertib dan lancar.Namun jika kita tidak segera mengagendakan menjadi suatu pembahasan dikhawatirkan akan menibulkan polemic berkepanjangan.

“kita mengantisipasi dengan mengambil langkah tersebut, sebab didaerah kami setiap hari muncul pelaku angkutan online, dan itu juga bagian dari kemandirian mereka pribadi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya angkutan online ini. Namun tidak menutupi kemungkinan adanya angkutan online juga akan menimbulkan masalah sebelum ada payung hukum yang dilahirkan dari Pemerintah setempat, makanya kami DPRD Probolinggo dalam rangka kunjungan kerja (Kungker) ke DPRD Gresik ini sama sama mencari solusi,” tambahnya.

Kedatangan DPRD Probolinggo diterima langsung oleh anggota Komisi III Markasim dan Rony. S. Kepala Bidang (Kabid) angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Markasim menjelaskan, i pihaknya belum bisa menyampaikan terlalu jauh sebab persoalan tersebut juga masih sama seperti apa yang dialami di Kabupaten Probolinggo yakni belum mempunyai aturan tentang angkutan online.
“Selama ini Gresik masih belum membahas aturan tersebut karena aturan dari pusat juga masih terjadi penolakan dari pihak pelaku angkutan online. Secara umum kondisi di gresik masih sangat kondusif karena masyarakat sudah sadar dan mereka bebas memilih mau pakai angkutan yang konvensional atau yang online” kata Markasim anggota Komisi III DPRD Gresik

Dia menambahkan, meski demikian DPRD Gresik sudah memikirkan persoalan tersebut dan tinggal menunggu waktu untuk pembahasannya. Bahkan dalam aplikasi tersebut ia mengaku pernah mengecek antara pukul 08 sampai pukul 14:00 itu saja jumlah angkutan online yang mangkal Kabupaten Gresik lumanyan banyak.

“Persoalan ini perlu dipikirkan dan dibahas dengan semua pihak, termasuk pelaku angkutan online sebab kalau tidak segera dibahas jika timbul permasalahan pasti larinya ke DPRD. “ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dinas Perhubungan Ronny.S. mengatakan. Untuk sementara jasa angkutan konvesional dikabupaten Gresik ada 100 unit, itu meliputi Permata Taxi dan Gresik Taxi. Belum lagi angkutan kota ada 206, kalau ditanya berapa jumlahnya Taxi Online terus terang kami belum mendata.

“Kalau di tanya pengurusan ijin terkait taxi online sampai saat ini belum ada yang mengajukan, Karena pendaftarannya selama ini tidak ke dinas perhubungan melainkan ke Aplikator langsung. Tapi kalau jumlah taxi maupun angkutan kota di Kabupaten Gresik ya itu tadi.” Pungkasnya. (shol/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here