Saksi Mantan Kades H. Karto Usai memberikan keterangan didepan hakim

Panjinasional.net, Gresik,
Pengadilan Negeri (PN) Gresik kembali melanjutkan persidangan kasus surat keterangan riwayat tanah palsu terdakwa kades (kepala desa) Prambangan Fariantono (48), Rabu (3/1).

Sidang kesembilan yang digelar usai libur panjang Tahun Baru dengan agenda keterangan saksi. Empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Lila Yurifa prihasti, Thesar, Hadi Sucipto dan Budi Prakosa menghadirkan saksi mantan kepala Desa Prambangan yakni Karto

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Putu Mahendra, Karto menjelaskan sejarah jabatannya di Desa Prambangan. “Saya menjabat kepala desa dari tahun 2007 sampai 2013,” jelas Karto.
Untuk mekanisme pengajuan membuat surat keterangan riwayat tanah, dirinya menjelaskan berpedoman pada buku Letter C Desa.

“Surat keterangan riwayat tanah sebagai persyaratan pengajuan membuat sertifikat. Yang jelas sampai saat ini tanah tersebut sudah dikuasai oleh Felix Soesanto. Karena tanah tersebut sudah dijual oleh Kaskan cs pada Felix,” jelas Karto.

Dihadapan Hakim, Karto mengakui sudah tanda tangan IJB (Ikatan Jual Beli) di ruang tunggu Kantor Notaris Agil Suwarno untuk proses penjualan tanah tersebut, namun karena kurang teliti, Karto tidak membaca secara detail materinya. Ia pun langsung menandatangani berkas yang disodorkan Notaris Agil Suwarno.

“Sebenarnya sudah saya ketik, namun saya lupa melakukan revisi di buku Letter C. Saya lupa tidak mencoret keterangan” kata mantan Kepala Desa tersebut.

Karto mengklaim, hanya mengesahkan surat keterangan tersebut. Karto pun menilai, jika masalah jual beli selesai, apalagi pihak penggugat tidak datang ke dirinya. Maka dari itu, pihaknya menganggap tidak ada masalah lagi soal surat keterangan tersebut. “Saya anggap selesai, sudah beres,” kata Karto.

Dalam persidangan tersebut, alam kesaksiannya Karto juga mengatakan, bahwa sertipikat TIDAK diumumkan di desa atau dikantor desa.

Sementara itu, Arifin, Kuasa Hukum Terdakwa Kepala Desa Prambangan, Fariantono menambahkan jika surat keterangan pembelian tanah sudah dicabut oleh Pemda Gresik.

“Dibenarkan oleh saksi lain bernama Yusuf, kalau sudah dirubah oleh Pemda Gresik, karena dibuat dengan tanggal berbeda,” jelasnya.

Beberapa fakta sudah menyatakan, lanjut Arifin, banyak IJB maupun surat keterangan yang ditandatangani di atas kertas kosong. “Proses sertifikasi tidak ada yang diumumkan di desa. Ini cacat prosedur dan tidak memiliki substansi,” tegasnya. Maka Pihaknya pun akan menghadirkan saksi notaris lainnya untuk memperkuat keterangan yang berbeda

“Saksi yang tidak sesuai akan kami laporkan. Sidang mendatang akan menghadirkan saksi yang meringankan maupun yang prosedural,” tambah Arifin.

Perlu diketahui kasus tersebut, bermula Felix Soesanto pengusaha asal Surabaya melaporkan Kepala Desa Prambangan Fariantono dan dua warga Prambangan Suliono serta Ayuni terkait tuduhan pembuatan surat keterangan riwayat tanah palsu ke Polda Jawa Timur tanggal 28 April 2017 dengan nomor polisi B/606/SP2HP-4/IV/2017/Ditreskrimum, tentang tindak pidana pemalsuan surat..@Er

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here