Sleman – Panjinasional.net
APBD Kabupaten Sleman tahun 2018 yang sudah diketok awal November 2017 sebesar Rp 2.627.296.345.926,30. Sedangkan belanja langsung yang dikelola mencapai 45,89 persen atau sebesar Rp 1.205.782.525.854,00.

Terkait pelaksanaan APBD 2018, menurut Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo, MSi, di aula kantor Bappeda Kabupaten Sleman, Senin (8/1), yang dihadiri seluruh SKPD, bulan Desember 2017 Pemkab Sleman sudah mengawali kontrak bersama pengadaan barang dan jasa.

“Untuk itu SKPD agar segera melaksanakan program kegiatan yang sudah dituangkan dalam DPA SKPD dimaksud,” kata Sri Purnomo, yang menginstruksikan seluruh SKPD agar disiplin waktu dalam pelaksanaan program.
Sehingga diharapkan program kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. “Dan evaluasi masih dapat dilakukan sebagai umpan-balik merencanakan program kegiatan tahun berikutnya,” kata Sri Purnomo.

Dikatakan Sri Purnomo, program kegiatan harus didukung dengan administrasi yang lengkap dan SPJ yang valid. “Transaksi nontunai untuk dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian serta dilakukan evaluasi sebagai masukan untuk penyempurnaan ketentuan,” tandas Sri Purnomo.

Pemerintah Kabupaten Sleman sangat memperhatikan kemajuan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran tertinggi penggunaan APBD Kabupaten Sleman, yaitu untuk pendidikan sebesar Rp 790.686.027.101,56 atau 30,10 persen dari APBD.

Alokasi anggaran ini melebihi dari ketentuan minimal 20 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).
Sedangkan alokasi anggaran terbesar ke dua, yaitu untuk kesehatan, sebesar Rp 266.250.016.367,00 atau 10,13 persen dari APBD.

Khusus untuk program kegiatan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Mengacu Permenkeu itu, maka kontrak harus selesai jauh hari sebelum tanggal 21 Juli 2018 agar masih ada waktu untuk menyelesaikan laporan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
SKPD yang memperoleh alokasi dana dari DAK di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.

Oleh karenanya, proses pengadaan segera dilaksanakan. “Jangan sampai penandatanganan kontrak melebihi ketentuan ini,” tandas Sri Purnomo, yang secara simbolis menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Kepala DPUPKP, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sleman. (Affan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here