Gresik Panjinasional : Lawatan Bupati dan Wabup Gresik ke Malaysia bersama 119 rombongan, mulai pejabat eselon II,III, IV, staf (PNS) dan pejabat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di lingkup Pemkab Gresik, terus menjadi bulan-bulanan kritik dari masyarakat. Mereka menilai langkah pejabat Pemkab Gresik ini tidak elok disaat kondisi masyarakat dihadapkan dengan ekonomi susah.

Mereka juga menilai kepergian 120 rombongan Bupati ke Malaysia merupakan bentuk pemborosan anggaran. ” Ini pemborosan, terlepas menggunakan uang pribadi atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah). Tapi, saya 100 persen tak yakin menggunakan dana pribadi,” ujar Anggota FPG DPRD Gresik Wongso Negoro Minggu(18/11/2017). ” Mengapa saya ragu pakai uang pribadi, karena rombongan banyak PNS staf. Tak mungkin mereka mampu membayar minim Rp 5,5 juta,” sambungnya.

Kalau benar kepergian 120 pejabat Pemkab Gresik bersama staf itu pakai uang pribadi dan setiap orang ditarik Rp 5,5 juta, maka sedikitnya ada uang terkumpul Rp 660 juta.” Itu uang tak sedikit, ” ungkap politisi Golkar asal Menganti ini

” Saya tak yakin seorang staf mampu bayar. Makanya, jelas ada yang disembunyikan soal anggarannya. Apalagi, Kepala BKD (M.Nadlif) saya dengar selalu menghindar ketika ditanya wartawan. Ada apa ini,” cetusnya.

Dia mengaku sangat menyayangkan kepergian Bupati bersama ratusan rombongan hanya sekadar gathering dan ketemu warga Bawean yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia.

Sebab, saat ini kondisi keuangan Gresik (APBD) sangat memprihatinkan. Defisit PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat besar.” Sehingga, banyak pengeperasan kegiatan disana sini. Ini yang menjadi keprihatinan kita saat ini, sebab banyak kebutuhan masyarakat tak bisa kami penuhi karena terbentur anggaran,” papar Anggota Komisi I DPRD Gresik ini.

Menurutnya, kepergian Bupati bersama rombongan ke Malaysia sangat tidak urgent. Sebab, sifatnya hanya gathering dan temu kangen dengan warga Bawean yang menjadi TKI.

Seharusnya, tambah Wongso, kalau Bupati ingin memenuhi undangan TKI Bawean cukup berangkat sendiri dengan Wabup dan OPD terkait. Tidak perlu ajak OPD lain tak terkait.” Terus hubungan BKD, DPM PTSP, Diskop, DPU TR, BPBD, Dinkes, Dispendik, Disbudpar, Dispora, camat, kabag dan OPD lain itu apa. Sangat tidak elok,” jlentrehnya. ” Kemudian, sejumlah pejabat BUMD ikut juga itu apa kepentingannya. Dirut RSUD Ibnu Sina misalnya tiga hari meninggalkan kewajiban hanya gara-gara ikut lawatan yang tak ada hubungannya dengan RSUD,” katanya.

Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, pihaknya menganggap serius masalah ini.

Untuk itu, dia akan menguslkan kepada pimpinan Komisi I(Suparno Diantoro) untuk agendakan panggil pihak-pihak terkait.” Saya minta Kepala BKD bertanggunjawab. Kami juga akan tanyakan kepergian rombongan Bupati sudah ada izin Mendagri dan Gubernur atau tidak,” pungkasnya. (Yit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here