Media Online Panjinasional

Mengabarkan Fakta Kebenaran

banner 728x90

Diduga Putusan Hakim PN Mojokerto Terindikasi Penyelundupan Hukum

Diduga Putusan Hakim PN Mojokerto Terindikasi Penyelundupan Hukum
Balai desa diduga terkait sengketa lahan

Mojokerto, Panjinasional,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membentuk satuan tugas (Satgas) Antimafia Tanah, mengingat banyak kasus sengketa tanah tidak kunjung selesai, meski sudah berproses selama bertahunan-tahun. Hal ini diduga telah bekerja dengan memanfaatkan keadaan atau memiliki jabatan di penerintahan strategis atau di bidang hukum dan agraria…

Satgas ini diperlukan untuk memberantas mafia tanah yang sudah banyak merugikan masyarakat kecil, Keberadaan mafia ini bisa mempengaruhi kepercayaan rakyat atas pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi sekarang..

Membentuk Satgas Antimafia Tanah ini merupakan langkah terakhir untuk menghentikan aksi mafia tanah yang sudah banyak merajalela. Satgas ini melibatkan Polri, Kementerian Agraria dan melibatkan pihak independen maupun media massa.

Polda Jatim bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) 1Agustus 2017, telah terbentuk Satgas Anti Mafia Tanah. terbentuknya Satgas ini tindak lanjut dari kebijakan tingkat pusat antara Mabes Polri Dengan Kementrian Agraria/Bpn..Kapolda Jawa Timur Irjen.Pol Machfud Arifin menerangkan, dengan Adanya Satgas Anti Mafia Tanah ,nantinya bisa menindak lanjuti persoalan tanah yang terjadi dimasyarakat…

Pada hari Rabu (4/10) lalu, Ahli Waris Menggugat tanah kantor balai Desa Domas Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto , awak media berusaha konfirmasi dan meminta hak jawab terkait persoalan tanah warga yang sekarang dibuat kantor pelayanan desa,

Namun kepala desa domas Surasa terkesan menghindar.tidak hanya kepala desa domas saat di konfirmasi oleh awak media poros, camat Tulus pun dimintai keterangan terkait desa domas,tidak ada respon….

Diduga Bupati Mojokerto H.Mustofa Kamal Pasa, terkesan tutup mata adanya permasalahan jajarannya kepala desa Domas dan warga kasiyan ahli waris yang menuntut tanahnya yang dipakai kantor pelayanan agar dikembalikan haknya ?? namun sampai sekarang tidak kunjung usai atau ada tanggapan dari pihak bupati mojokerto..

Narasumber yang memberikan keterangan kepada awak media adalah Rifak’i kebetulan ahli waris Dimyati P.Solikin. “Kami harapkan Bupati Mojokerto bisa menyelesaikan masalah tanah Orang tua kami, yang sekarang di pakai kantor pelayanan desa domas. kami orang kecil, seharusnya tidak dijajah oleh kekuasaan sekarang ini??? orang tua saya Veteran ,saat hidup juga punya peran penting memperjuangkan Negara” tuturnya dengan penuh harapan.

Ketua Lsm Almadani R Anang Sutrisno, SE.MM yang juga membantu memperjuangkan hak masyarakat kecil telah memaparkan kepada Media massa sebagai pengontrol mempunyai peranan penting dalam membangun bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya. Kita prihatin kepada Presiden Jokowi, yang bekerja keras membangun Indonesia justru bisa tercoreng akibat kinerja bawahannya.

Lsm Almadani Anang sangat menyesalkan keputusan Hakim yang dinyatakan kadaluarsa, terlihat janggal.pada waktu hasil pemeriksaan setempat (PS) majelis hakim PN Mojokerto yang meninjau ke lokasi (TKP ), yang jelas buku desa/ letter C masih tetap nama Dimyati P Solikin, terus pajak/PBB juga masih terbayar sampai 2017 oleh keluarga ahli waris..

Tapi saat sidang berlangsung, waktu itu majelis hakim sudah menawarkan ganti uang apa tanah? Karena kades saat itu sampai akhir persidangan tidak bisa menunjukkan kwitansi pembeliannya atau jual beli tanah….

Dalam putusan majelis hakim akhirnya timbul hal yg “janggal dan kontroversial ” kadaluarsa dasar pasal 1967 KUH PERDATA sangat merugikan, baik materiil dan immateriil pihak ahli waris…Jelas sekali putusan majelis hakim PN Mojokerto tidak cermat dan sangat tidak sesuai dengan fakta hukum kebenaran atau keadilan untuk rakyat kecil..

Menurut kuasa hukum dari keluarga ahli waris tetap banding (PT) Keluarga Dimyati P Solikin, Moch.Mas’ud SH atas dasar apa dan bukti apa majelis hakim PN memutuskan kadaluarsa?? disini terjadi indikasi ada penyelundupan hukum dengan menutupi fakta hukum yang ada, juga mengaburkan gugatan ahli waris, putusan hakim diduga melindungi pemerintah desa yang ingin menguasai lahan warga tanpa alas hak yang sah dengan berdalih untuk kepentingan umum pemerintah desa kabupaten Mojokerto.

Atas hasil putusan hakim yang terkesan janggal itu, kuasa hukum ahli waris melaporkan hasil putusan tersebut ke Pengawas Hakim internal di Mahkamah Agung, supaya menjadi pertimbangan bagi semua penegak hukum untuk arif atau lebih cermat dalam mengambil keputusan hukum, bukan demi kepentingan penguasa semata untuk menindas rakyat kecil.(release/indra)

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan