Deputi Bidang Pencegahan KPK Aldiansyah A. Nasution

Panjinasional.net – Pencegahan tindak pidana korupsi oleh pemerintah daerah mesti dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informatika. Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terus mendorong hal tersebut.
KPK menyerukan kepada pemerintah daerah di Tanah Air untuk menggunakan sistem elektronik berbasis online. Penggunaan sistem tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi di instansi pemerintah.
Deputi Bidang Pencegahan KPK Aldiansyah A. Nasution di Palu, Minggu (6/8), mengatakan hal tersebut seperti dilansir dari Antara. Menurutnya, sudah waktunya instansi pemerintah menggunakan sistem online sebagaimana telah dituangkan dalam rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi.
Program itu adalah program KPK yang dilaksanakan di seluruh daerah sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah seharusnya mengunakan aplikasi berbasis online, baik itu pengelolaan keuangan hingga program-program lainnya.

300 APLIKASI ONLINE
Aldiansyah yang akrab disapa Choki itu mengungkapkan, KPK telah menerima kurang lebih dari 300 aplikasi online yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur.
“Silakan saja dipilih, saat ini KPK telah dihibahkan aplikasi elektronik, kemudian akan disalurkan ke daerah-daerah. Kalau ada daerah yang membutuhkan aplikasi itu, silakan saja hubungi KPK,” katanya lagi.
Penggunaan aplikasi elektronik berbasis online di daerah sebagai bentuk pencegahan korupsi terintegrasi, tidak terkecuali pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Palu telah meluncurkan aplikasi elektronik pelayanan perizinan. Aplikasi ini sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat mengurus dokumen perizinan.
Ke depan, katanya, KPK mengusulkan kepada Wali Kota Palu Hidayat untuk menggunakan sistem elektronik pelayanan publik di Dinas Kesehatan setempat.
Selain pemerintah kabupaten/kota, Pemrov Sulteng juga turut serta menjalin kerja sama dengan KPK. Hal itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas pengawasan dan pencegahan korupsi terintegrasi beberapa waktu lalu di Gedung Pogombo Setdaprov Sulteng bersama bupati dan wali kota se-Sulteng.
“Ini bentuk komitmen KPK melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah,” katanya. (mardin*red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here